Tapanuli Utara, Mediareportasenews.com
Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara menegaskan komitmennya untuk menghadirkan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat di Bumi Bonapasogit. Komitmen tersebut diwujudkan melalui penguatan sinergi dengan BPJS Kesehatan dalam mendukung program Universal Health Coverage (UHC) dan peningkatan kualitas layanan kesehatan di daerah.
Langkah strategis tersebut dibahas dalam Rapat Forum Komunikasi Universal Health Coverage (UHC) dan Forum Kemitraan Pengelolaan Kerja Sama Fasilitas Kesehatan Tingkat Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2026 yang berlangsung di Aula Mini Kantor Bupati Tapanuli Utara, Tarutung, Rabu (10/6/2026).
Rapat koordinasi dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Tapanuli Utara, Dr. Deni Parlindungan Lumbantoruan, M.Eng., didampingi Sekretaris Daerah Henry M.M. Sitompul, M.Si., Staf Ahli Bupati Bonggas Pasaribu, serta Kepala Dinas Kesehatan Ganda Nainggolan.
Turut hadir Kepala BPJS Kesehatan Cabang Sibolga, Nur Eva Parindury, Kepala Kantor BPJS Kesehatan Tapanuli Utara, pimpinan perangkat daerah terkait, jajaran RSUD Tarutung, serta para kepala puskesmas se-Kabupaten Tapanuli Utara.
Dalam arahannya, Wakil Bupati Deni Parlindungan Lumbantoruan memberikan apresiasi kepada BPJS Kesehatan yang terus melakukan pemetaan berbagai tantangan pelayanan kesehatan secara detail dan berkelanjutan.
Menurutnya, pencapaian Universal Health Coverage tidak hanya diukur dari tingginya angka kepesertaan masyarakat dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), tetapi yang lebih penting adalah memastikan seluruh warga benar-benar memperoleh akses layanan kesehatan yang berkualitas tanpa terkendala persoalan biaya.
“Kesehatan adalah kebutuhan dasar masyarakat sekaligus indikator penting keberhasilan pembangunan daerah. Pemkab Taput baru-baru ini telah mengumpulkan tenaga medis dan para dokter untuk merumuskan strategi agar pelayanan kesehatan tidak terpusat di kota saja,” ujar Wakil Bupati.
Ia menegaskan bahwa pelayanan kesehatan harus dapat menjangkau seluruh wilayah, termasuk kecamatan-kecamatan yang berada di daerah terluar dan perbatasan seperti Parmonangan, Muara, Adian Koting, Pangaribuan, Garoga, hingga Simangumban.
“Kita harus memastikan pelayanan merata hingga ke daerah-daerah ujung. Di wilayah tersebut harus tersedia tenaga dokter yang siaga, bukan hanya bidan atau perawat,” tegasnya.
Selain pemerataan tenaga kesehatan, Wakil Bupati juga menyoroti masih adanya tantangan sosial di tengah masyarakat terkait kepesertaan BPJS Kesehatan. Menurutnya, masih banyak warga yang baru mengurus atau mengaktifkan kepesertaan saat menghadapi kondisi darurat, seperti menjelang persalinan atau setelah mengalami kecelakaan.
Kondisi tersebut sering kali menimbulkan kendala administrasi akibat masa tunggu atau proses aktivasi kepesertaan yang belum selesai.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, ia menginstruksikan Dinas Kesehatan, seluruh UPT Puskesmas, serta para bidan desa agar lebih proaktif melakukan pendataan dan edukasi kepada masyarakat.
“Lakukan pendataan dini, datangi rumah warga, dan tanyakan status kepesertaan mereka, terutama ibu hamil dan kelompok rentan. Manfaatkan setiap kegiatan sosial maupun ibadah minggu di gereja untuk mengedukasi masyarakat agar sadar pentingnya perlindungan jaminan kesehatan,” katanya.
Dalam upaya meningkatkan kualitas layanan kesehatan dasar, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara juga mendorong penguatan fungsi puskesmas agar mampu memberikan pelayanan yang lebih optimal, layaknya sistem General Practice (GP) yang diterapkan di sejumlah negara maju.
Dengan penguatan tersebut, puskesmas diharapkan mampu menjadi fasilitas kesehatan utama yang memberikan rasa aman dan kenyamanan bagi masyarakat, sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap rujukan ke rumah sakit untuk kasus-kasus yang masih dapat ditangani di tingkat pelayanan pertama.
Sebagai bagian dari strategi pemerataan layanan kesehatan, Pemkab Taput juga berencana mengoptimalkan sejumlah puskesmas yang berada di wilayah strategis seperti Sarulla, Pangaribuan, dan Garoga dengan peningkatan fasilitas layanan kegawatdaruratan.
Langkah ini dinilai penting mengingat masih banyak masyarakat di daerah terpencil yang harus menempuh perjalanan hingga satu sampai dua jam menuju Tarutung untuk mendapatkan pelayanan medis yang memadai.
Melalui peningkatan fasilitas tersebut, masyarakat di wilayah terpencil diharapkan dapat memperoleh pelayanan kesehatan yang cepat dan berkualitas tanpa harus melakukan perjalanan jauh.
Sementara itu, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Sibolga, Nur Eva Parindury, memaparkan sejumlah agenda prioritas nasional yang menjadi fokus pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional.
Menurutnya, terdapat dua agenda utama yang saat ini menjadi perhatian, yaitu penguatan strategi rekrutmen peserta untuk meningkatkan cakupan dan tingkat keaktifan kepesertaan JKN, serta penguatan kapasitas Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang dibarengi dengan upaya rasionalisasi biaya pelayanan kesehatan di tingkat rumah sakit.
Melalui sinergi yang terus diperkuat antara Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara dan BPJS Kesehatan, diharapkan pelayanan kesehatan yang berkualitas, merata, dan berkelanjutan dapat dirasakan seluruh masyarakat hingga ke wilayah-wilayah terpencil di Bumi Bonapasogit. (Rokki P)

.jpeg)

Tidak ada komentar:
Posting Komentar