 |
| Gubernur Sumut Bobby Nasution menghadiri Rapat Paripurna DPRD Sumut dengan agenda Pengambilan Keputusan Bersama antara DPRD Sumut dengan Gubernur Sumut terhadap Ranperda tentang RPJMD Provinsi Sumut Tahun 2025-2029 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol, Medan, Kamis (7/8/2025). (Foto : Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumut / Imam Syahputra). |
Medan, mediareportasenews.com
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution menandatangani keputusan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumut terkait Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029. Penandatanganan ini berlangsung dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol, Medan, Kamis (7/8/2025).
Dalam sambutannya, Gubernur Bobby Nasution menyampaikan bahwa untuk mewujudkan visi Kolaborasi Sumut Berkah menuju Sumatera Utara yang unggul, maju, dan berkelanjutan, Pemprov Sumut akan mengimplementasikan lima misi sebagai pilar pembangunan. Kelima misi tersebut adalah:
Peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Menjaga stabilitas makro ekonomi daerah.
Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan.
Menerangkan dan menata infrastruktur yang berkualitas, estetis, dan ramah lingkungan.
Memperkuat ketahanan sosial dan budaya untuk membangun masyarakat Sumut yang tangguh.
Bobby menjelaskan, prioritas pembangunan Sumut diarahkan pada empat fokus utama, yaitu pendidikan, kesehatan, pertanian, dan infrastruktur, ditambah satu intervensi pada kawasan afirmasi pariwisata, ekonomi, dan industri, serta kawasan lain yang menjadi potensi keunggulan daerah.
Untuk mewujudkan lima pilar pembangunan tersebut, Pemprov Sumut menargetkan enam pencapaian utama dalam lima tahun ke depan:
Program Unggulan Bersekolah Gratis (PUBG) untuk mendorong demokratisasi pendidikan serta memperluas akses pendidikan yang inklusif, adil, dan merata.
Program Berobat Gratis bagi seluruh warga Sumut.
Menjamin kestabilan harga komoditas pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani.
Digitalisasi pelayanan publik yang cepat, responsif, handal, dan solutif.
Pembangunan infrastruktur terintegrasi , khususnya konektivitas jalan dan irigasi untuk memperkuat ketahanan pangan.
Program perlindungan rakyat melalui layanan Restorative Justice , berupa pendampingan hukum gratis dan pencegahan kriminalitas.
Bobby juga memaparkan bahwa Pemprov Sumut telah menetapkan 17 prioritas pembangunan yang menjadi strategi utama untuk meningkatkan pelayanan publik yang lebih dekat, efisien, dan sesuai kebutuhan masyarakat. Di antaranya:
Sekolah unggulan berbasis peningkatan keterampilan sesuai kebutuhan industri dan potensi wilayah lokal.
Pemberdayaan perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
Layanan kesehatan terintegrasi di kawasan sentra kesehatan masyarakat.
Pemberantasan kemiskinan secara tepat sasaran.
Penguatan stabilitas makro ekonomi dan kesinambungan fiskal daerah.
Pengembangan ekonomi hijau dan biru.
Ketahanan pangan berbasis nilai budaya dan kearifan lokal.
Pengembangan pariwisata dengan partisipasi masyarakat dan pengusaha lokal.
Penguatan ekonomi kreatif dan industri berbasis teknologi.
Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan.
Transformasi digital pada pelayanan publik dan ekonomi masyarakat.
Pembangunan infrastruktur prioritas seperti jalan, jembatan, dan irigasi.
Sistem logistik dan transportasi untuk meningkatkan daya saing.
Pengelolaan lingkungan dan mitigasi bencana.
Pembangunan berbasis desa.
Penguatan ketahanan sosial dan budaya yang harmonis dan toleran.
Penciptaan kehidupan yang lebih aman dan teratur.
“Semangat kolaboratif yang kita bangun tidak dengan ego sektoral, tetapi melalui energi kolektif. Pembangunan ini dirancang secara kolaboratif, merangkul seluruh pemangku kepentingan—baik pemerintah, DPRD, dunia usaha, sejarawan, tokoh agama, tokoh adat, masyarakat sipil, hingga generasi muda—dalam satu orkestrasi pembangunan terpadu. Keberhasilan pembangunan bukan hanya diukur dari angka pertumbuhan ekonomi atau serapan anggaran, tetapi dari bagaimana masyarakat merasakan kehadiran negara dalam kehidupan sehari-hari,” tegas Bobby Nasution.
Sebelumnya, seluruh fraksi di DPRD Sumut telah menyampaikan pandangan akhir terhadap Ranperda RPJMD 2025–2029. Mereka berharap Pemprov Sumut memperhatikan fokus pembangunan yang tepat sasaran, indikator yang terukur, optimalisasi potensi daerah, serta upaya mengatasi kesenjangan sosial.
Rapat Paripurna tersebut juga turut dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Togap Simangunsong, jajaran pimpinan OPD, Ketua DPRD Sumut Erni Ariyanti beserta para wakil ketua dan anggota dewan, serta perwakilan unsur Forkopimda. (H13/Diskominfo Sumut)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar