FOTO : Plt. Bupati Tulungagung Ahmad Baharudin menyerahkan bantuan kepada penyandang disabilitas - di Pendopo Kongas Arum Kusumaning Bongso, Selasa (23/6/2026).
Tulungagung, Mediareportasenews.com
Pemerintah Kabupaten Tulungagung secara resmi membuka Musyawarah Perempuan, Anak, dan Disabilitas (MUSPADI) 2026 sebagai upaya mengakomodasi kepentingan perempuan, anak, penyandang disabilitas, serta kelompok rentan dalam proses pembangunan daerah. Kegiatan tersebut digelar di Pendopo Kongas Arum Kusumaning Bongso, Selasa (23/6/2026).
MUSPADI 2026 dibuka langsung oleh Plt. Bupati Tulungagung, Ahmad Baharudin, dan dihadiri berbagai unsur masyarakat serta pemangku kepentingan, di antaranya Ketua DPRD, Sekretaris Daerah, kepala perangkat daerah, Ketua Tim Penggerak PKK, Ketua Baznas, organisasi kemasyarakatan, komunitas perempuan, forum anak, komunitas disabilitas, pemerhati perlindungan anak, akademisi, serta berbagai elemen masyarakat lainnya.
Dalam sambutannya, Ahmad Baharudin menegaskan bahwa MUSPADI merupakan forum strategis yang memberikan ruang bagi perempuan, anak, dan penyandang disabilitas untuk menyampaikan aspirasi, kebutuhan, serta gagasan mereka dalam pembangunan daerah.
“MUSPADI adalah bukti bahwa pembangunan di Tulungagung harus melibatkan perempuan, anak, dan penyandang disabilitas,” tegas Ahmad Baharudin.
Menurutnya, pembangunan daerah tidak boleh hanya dinikmati oleh kelompok tertentu, tetapi harus mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara adil dan merata.
“Kita semua sepakat bahwa pembangunan daerah harus menyentuh seluruh lapisan masyarakat, termasuk perempuan, anak, dan penyandang disabilitas. Kehadiran forum ini menjadi bukti nyata bahwa suara mereka sangat dibutuhkan dalam menentukan arah pembangunan Kabupaten Tulungagung ke depan,” ujarnya.
Plt. Bupati juga mengungkapkan bahwa berbagai persoalan, seperti ketimpangan gender dan kasus kekerasan terhadap perempuan maupun anak, masih menjadi tantangan yang harus mendapat perhatian bersama. Karena itu, keterlibatan kelompok rentan dalam proses perencanaan pembangunan menjadi sangat penting.
Ia menilai bahwa selama ini mekanisme perencanaan pembangunan reguler belum sepenuhnya mampu menangkap kebutuhan kelompok rentan secara maksimal. Oleh sebab itu, MUSPADI dihadirkan sebagai ruang partisipatif yang lebih terbuka dan berjenjang, mulai dari tingkat desa, kecamatan, hingga kabupaten.
Data yang dipaparkan dalam forum tersebut menunjukkan pentingnya perhatian terhadap kelompok rentan di Kabupaten Tulungagung. Dari total sekitar 1,142 juta penduduk pada tahun 2025, hampir separuhnya atau 49,91 persen merupakan perempuan.
Melalui tema “Suara Perempuan, Anak, dan Disabilitas untuk Pembangunan Tulungagung yang Berkeadilan, Inklusif, dan Berkarakter”, pemerintah berharap hasil musyawarah tidak berhenti pada kegiatan seremonial semata, melainkan dapat diterjemahkan menjadi program dan kebijakan yang benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
Sementara itu, Kepala Bappeda Tulungagung, J. Bagus Kuncoro, menyampaikan bahwa seluruh hasil dan rekomendasi yang dihasilkan dalam MUSPADI 2026 akan menjadi bahan penting dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027.
“Forum ini akan menghasilkan program yang benar-benar menjawab kebutuhan riil masyarakat,” ujarnya.
Melalui pelaksanaan MUSPADI 2026, Pemerintah Kabupaten Tulungagung berharap terwujud pembangunan yang lebih partisipatif, inklusif, dan berkeadilan, sehingga seluruh kelompok masyarakat, termasuk perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya, dapat merasakan manfaat pembangunan secara setara. (Dok/Bappeda/HRP)
.jpeg)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar