‎Masuk 42 Daerah Piloting Nasional, Pemkab Taput Gelar ToT Digitalisasi Bantuan Sosial bagi 510 Agen

Tapanuli Utara, Mediareportasenews.com

Kabupaten Tapanuli Utara terpilih menjadi salah satu dari 42 kabupaten/kota di Indonesia sekaligus perwakilan daerah uji coba nasional dalam pelaksanaan perluasan proyek piloting digitalisasi bantuan sosial.

Menindaklanjuti program strategis tersebut, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) dan Training of Trainers (ToT) Digitalisasi Bantuan Sosial bagi agen dan pendamping di Aula Martua Kantor Bupati Tapanuli Utara, Jumat (22/5/2026).

Kegiatan tersebut merupakan lanjutan dari rangkaian agenda yang telah dimulai sehari sebelumnya. Pada Kamis (21/5/2026), Wakil Bupati Tapanuli Utara, Dr. Deni Parlindungan Lumbantoruan, M.Eng., didampingi Sekretaris Daerah Drs. Henry M.M. Sitompul, M.Si., membuka secara resmi kegiatan sosialisasi dan Bimtek Digitalisasi Bantuan Sosial di lokasi yang sama.

Kegiatan berskala nasional itu dibuka secara resmi oleh Bupati Tapanuli Utara yang diwakili Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Asisten I), Satya Dharma Nababan, S.Sos., M.Si.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Direktur Integrasi Data Kependudukan Daerah Ditjen Dukcapil Kemendagri, R. Agus Irawan, Kasubdit Monitoring, Evaluasi dan Dokumentasi Ditjen Dukcapil Mohammad Priyono, SH, MH, perwakilan Kementerian Sosial RI, Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP), serta perwakilan Bank Indonesia.

Dalam laporannya, Kepala Dinas Sosial PPPA Kabupaten Tapanuli Utara, Rafles Sergius Gultom, menyampaikan bahwa kegiatan Bimtek dilaksanakan dalam dua sesi guna mengakomodasi total 510 peserta dari 15 kecamatan se-Tapanuli Utara.

Peserta terdiri dari 251 operator SIKS-NG, 124 petugas PPKB, 78 pekerja sosial masyarakat, 35 pendamping PKH, 14 pendamping TKSK, dan delapan ASN Dinas Sosial PPPA.

Program tersebut merujuk pada keberhasilan uji coba di Kabupaten Banyuwangi yang dinilai berhasil menerapkan tata kelola jaminan sosial berbasis digital secara transparan dan akuntabel.

Dalam arahannya, Direktur Integrasi Data Kependudukan Daerah Kemendagri, R. Agus Irawan, menekankan pentingnya optimalisasi aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) yang dinilai mampu mempermudah urusan perlindungan sosial sekaligus memangkas birokrasi layanan administrasi kependudukan lainnya.

“Bapak dan Ibu adalah agen. Suksesnya misi transformasi digital ini berada di pundak Anda sekalian. Manfaatkan IKD untuk mempermudah masyarakat bertransaksi dokumen catatan sipil secara langsung via smartphone tanpa perlu antre ke Dinas Dukcapil,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga keamanan data dan perangkat digital yang digunakan para agen di lapangan.

“Namun selaku agen, mohon jaga keamanan data, gunakan password secara bijak, dan hindari mengunduh aplikasi sembarangan agar perangkat aman dari serangan siber,” tambahnya.

Sementara itu, perwakilan Kementerian Sosial RI menyampaikan bahwa kehadiran 510 agen di Kabupaten Tapanuli Utara akan menjadi perpanjangan tangan pemerintah pusat dalam memastikan integrasi data bantuan sosial berjalan tepat sasaran di lapangan.

Digitalisasi proses verifikasi dan validasi data tersebut diyakini mampu mengurangi potensi kesalahan sasaran dalam penyaluran bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan sembako, maupun bantuan sosial lainnya.

Di sisi lain, perwakilan KPTDP Samuel Tampubolon mengapresiasi kesiapan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara dalam mendukung program transformasi digital nasional.

Menurutnya, terpilihnya Kabupaten Tapanuli Utara di antara ratusan daerah lain di Indonesia menunjukkan bahwa kesiapan infrastruktur teknologi informasi serta kualitas koordinasi pimpinan daerah dinilai sangat baik dalam menghadapi era digitalisasi pelayanan publik.

Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara berharap program digitalisasi bantuan sosial tersebut mampu menciptakan sistem pelayanan yang lebih cepat, tepat sasaran, transparan, dan akuntabel bagi masyarakat. (Rokki.P)