Hasil Rapat Komisi DPRD Toba Berbagai Saran dan Rekomendasi Komisi Terhadap LKPj Bupati Toba Tahun Anggaran 2025

Toba, Mediareportasenews.com

Rapat paripurna DPRD Kabupaten Toba yang digelar pada Kamis (30/4/2026) menjadi ruang evaluasi penting terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Toba melalui pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Tahun Anggaran 2025. Dalam forum tersebut, masing-masing komisi—A, B, dan C—menyampaikan hasil rapat bersama mitra kerja sekaligus merumuskan berbagai saran dan rekomendasi strategis.

Pembahasan yang berlangsung tidak sekadar formalitas tahunan, melainkan menjadi cerminan dinamika pengawasan legislatif terhadap jalannya pemerintahan daerah. Setiap komisi menyoroti sejumlah aspek yang dinilai perlu mendapat perhatian serius guna meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan.

Komisi A, misalnya, menekankan pentingnya penguatan disiplin dan tata kelola di tingkat desa. Dalam rekomendasinya, komisi ini mendorong Pemerintah Kabupaten Toba untuk meningkatkan monitoring terhadap budaya gotong royong serta memberikan sanksi tegas kepada kepala desa dan aparat yang tidak menjalankan tugas secara disiplin. Selain itu, pengawasan pengelolaan parkir juga dinilai perlu diperketat, termasuk dalam hal transparansi dan kontribusi terhadap pendapatan daerah.

Tidak hanya itu, Komisi A juga menyoroti pentingnya ketertiban administrasi dalam penyaluran dana hibah kepada organisasi kemasyarakatan, serta mendorong percepatan pembangunan infrastruktur telekomunikasi, seperti Base Transceiver Station (BTS) dan layanan berbasis satelit, guna mengatasi wilayah blank spot. Di sisi lain, peningkatan kapasitas pengelola perpustakaan desa melalui pembinaan rutin dan bimbingan teknis turut menjadi perhatian, termasuk instruksi kepada para camat agar lebih aktif membangun koordinasi dengan kepala desa dalam pengelolaan dana desa yang transparan dan akuntabel.

Sementara itu, Komisi B lebih menyoroti aspek pembangunan dan optimalisasi pendapatan daerah. Dalam laporannya, komisi ini menekankan agar setiap program pembangunan dilaksanakan secara tepat sasaran dan disertai pengawasan yang maksimal. Penguatan teknologi informasi juga dinilai menjadi kebutuhan mendesak dalam mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Selain itu, Komisi B mendorong pengelolaan sampah berbasis masyarakat sebagai solusi berkelanjutan terhadap persoalan lingkungan. Pembangunan mal pelayanan publik juga diusulkan sebagai langkah strategis untuk mempermudah akses masyarakat terhadap layanan administrasi yang terintegrasi.

Di sisi lain, Komisi C menyoroti isu-isu sosial dan kesehatan yang langsung bersentuhan dengan kebutuhan dasar masyarakat. Salah satu rekomendasi penting yang disampaikan adalah perlunya reaktivasi kepesertaan BPJS bagi warga yang dinonaktifkan, terutama bagi mereka yang tengah menderita penyakit kronis. Hal ini dinilai sebagai langkah mendesak untuk menjamin hak masyarakat dalam memperoleh layanan kesehatan.

Komisi C juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas perencanaan di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Temuan adanya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) yang cukup besar pada Tahun Anggaran 2025 menjadi indikator bahwa perencanaan program masih belum optimal dan perlu pembenahan secara menyeluruh.

Melalui berbagai rekomendasi yang disampaikan, DPRD Kabupaten Toba berharap pemerintah daerah dapat menjadikannya sebagai bahan evaluasi sekaligus pijakan dalam memperbaiki kinerja ke depan. Rapat paripurna ini pun menjadi bukti bahwa fungsi pengawasan legislatif terus berjalan, dengan tujuan akhir menghadirkan pemerintahan yang lebih transparan, efektif, dan berpihak pada kepentingan masyarakat. (Rokki. P)