 |
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution menerima audiensi dan menampung aspirasi sejumlah serikat pekerja di Sumut, di Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30 Medan, Kamis (28/08/2025). Diskominfo Sumut / YT Hariono |
Medan, Mediareportasenews.com
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution menerima aspirasi sejumlah serikat pekerja di Sumut terkait kesejahteraan buruh. Sejumlah isu yang dibahas meliputi kenaikan upah, rumah layak huni, pasar murah, keselamatan kerja, pemutusan hubungan kerja (PHK), hingga penerapan outsourcing.
Pertemuan berlangsung di Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro 30 Medan, Kamis (28/8/2025). Hadir di antaranya perwakilan Serikat Pekerja Nasional Sumut, Serikat Buruh Seluruh Indonesia Sumut, Serikat Buruh Sejahtera Indonesia Sumut, KSPSI AGN Sumut, Serikat Pekerja Metal Indonesia, SBBI Sumut, SBMI Sumut, dan GSBI Sumut.
Bobby mengucapkan terima kasih atas masukan yang diberikan serikat pekerja. Menanggapi soal usulan kenaikan upah 8,5% hingga 10,5% pada 2026, ia menegaskan bahwa penetapan upah dipengaruhi banyak faktor, termasuk pertumbuhan ekonomi daerah.
“Aspirasi yang disampaikan tadi masih sangat wajar. Semua tentu menginginkan yang terbaik. Tapi kita juga harus bisa melihat dari berbagai sisi, baik pekerja, daerah maupun negara,” kata Bobby.
Terkait rumah layak huni, Bobby mendukung pekerja untuk mendapatkan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi melalui program Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI. Ia menyebutkan kuota 15.000 unit subsidi FLPP tersedia untuk Sumut, sementara REI siap membangun hingga 27.000 unit rumah subsidi.
“Saya sudah berkomunikasi dengan REI. Kalau buruh bisa ambil 10.000 unit, saya senang sekali,” ujarnya. Ia menambahkan, Pemprov Sumut akan memberi insentif berupa biaya awal seperti notaris, provisi, hingga BPHTB yang difasilitasi melalui Bank Sumut atau BRI. Rumah untuk buruh tersebut direncanakan dibangun di dekat kawasan industri.
Menanggapi masalah PHK, Bobby mengusulkan agar serikat pekerja bersama Dinas Tenaga Kerja Sumut melakukan pendataan jumlah buruh yang terkena PHK. Ia bahkan membuka peluang agar para pekerja yang terdampak bisa dilibatkan dalam program Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), sejalan dengan target Sumut membangun 1.792 SPPG untuk mendukung program nasional makan bergizi gratis.
Ketua DPD Serikat Pekerja Nasional Sumut Anggiat Pasaribu menyambut baik forum komunikasi tersebut. Menurutnya, komunikasi yang intensif dengan pemerintah akan membantu perbaikan sistem ketenagakerjaan di Sumut.
“Serikat buruh siap berkolaborasi dengan pemerintah untuk kemajuan Sumut, sekaligus mendukung program Bapak Presiden demi Indonesia yang lebih maju,” ujarnya.
Turut hadir pada pertemuan itu, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Basarin Yunus Tanjung, Kepala Dinas Ketenagakerjaan Sumut Yuliani Siregar, Kepala Kanwil BPJS Ketenagakerjaan Sumut I Yoman Suarjaya, serta Kepala Cabang Utama BPJS Ketenagakerjaan Medan Jefry Iswanto. (H21/DISKOMINFO SUMUT)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar