Tapanuli Utara, Mediareportasenews.com
Bupati Tapanuli Utara, Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat, memimpin High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (HLM TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) yang digelar di Aula Martua, Kantor Bupati, Senin (16/03/2026). Pertemuan strategis ini bertujuan memperkuat sinergi lintas sektor dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah sekaligus mempercepat implementasi transaksi pemerintah berbasis digital.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Deni Parlindungan Lumbantoruan, Sekretaris Daerah Henry M. M. Sitompul, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sibolga, perwakilan Forkopimda, serta Badan Pusat Statistik (BPS). Kehadiran seluruh pimpinan perangkat daerah dalam forum ini menegaskan komitmen bersama Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara dalam menghadapi tantangan ekonomi makro tahun 2026.
Dalam arahannya, Bupati menekankan pentingnya penguatan strategi 4K, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif. Meskipun laporan Bank Indonesia menunjukkan harga pangan menjelang Idul Fitri 1447 Hijriah relatif stabil, ia menginstruksikan seluruh jajaran untuk tetap siaga memantau stok komoditas strategis guna mengantisipasi potensi lonjakan harga yang dapat membebani masyarakat.
Bupati menegaskan bahwa kunci utama pengendalian inflasi terletak pada sinergi dan kolaborasi multi-stakeholder. Ia meminta seluruh pihak mampu memanfaatkan data yang disajikan oleh BPS dan Bank Indonesia sebagai dasar dalam merumuskan langkah intervensi yang akurat dan tepat sasaran.
Sebagai solusi jangka panjang di sektor hulu, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara tengah memprogramkan pengembangan Kawasan Pertanian Terpadu dengan melibatkan petani milenial. Dalam hal ini, Bupati berharap Bank Indonesia dapat bersinergi melalui dukungan keahlian serta pemanfaatan data yang akurat, sehingga proses produksi hingga hilirisasi hasil pertanian dapat berjalan lebih terukur dan produktif.
Terkait percepatan digitalisasi, TP2DD terus didorong untuk memperkuat Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD). Upaya ini dinilai penting dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel, sekaligus mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Digitalisasi juga diharapkan mampu meminimalisir potensi kebocoran anggaran serta mempermudah akses layanan publik bagi masyarakat.
Selain itu, Bupati mengingatkan pentingnya kewaspadaan terhadap dinamika global, termasuk fluktuasi harga minyak dunia yang berdampak langsung terhadap biaya logistik. Ia meminta seluruh jajaran, khususnya para asisten dan perangkat daerah terkait, untuk responsif terhadap perkembangan data ekonomi makro nasional agar kebijakan intervensi daerah, termasuk pengelolaan subsidi, dapat dilaksanakan secara tepat dan efektif. (Rokki.P)
.jpeg)


.jpeg)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar