Toba, Mediareportasenews.com
Pemerintah Kabupaten Toba menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada 848 Wajib Pajak yang telah memanfaatkan program Pembebasan Denda Administratif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dengan menyelesaikan tunggakan pajak selama periode 1 Agustus hingga 30 September 2026.
Melalui program tersebut, sebanyak 848 Wajib Pajak tercatat telah membayar tunggakan PBB-P2 dengan total penerimaan mencapai Rp432.827.848. Capaian ini menjadi salah satu bentuk partisipasi nyata masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan sekaligus mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Toba.
Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Kabupaten Toba, Harlen Simarmata, menyampaikan apresiasi kepada seluruh masyarakat yang telah memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menyelesaikan kewajiban perpajakannya.
"Terima kasih kepada seluruh Wajib Pajak yang telah memenuhi kewajiban perpajakannya melalui Program Pembebasan Denda Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)," kata Harlen Simarmata, Rabu (4/11/2026).
Sebelumnya, Bappenda Kabupaten Toba melaksanakan program Pembebasan Denda Administratif PBB-P2 berdasarkan Keputusan Bupati Toba Nomor 488 Tahun 2026. Program yang berlangsung selama dua bulan, mulai 1 Agustus hingga 30 September 2026 tersebut, memberikan kesempatan kepada masyarakat yang memiliki tunggakan PBB-P2 untuk melunasi kewajiban pajaknya tanpa dikenakan denda administratif.
Melalui kebijakan tersebut, Wajib Pajak cukup membayar pokok pajak yang tertunggak selama masa program berlangsung. Dengan demikian, masyarakat memperoleh keringanan dalam menyelesaikan kewajiban perpajakan, sementara pemerintah daerah juga mendapatkan kesempatan untuk meningkatkan kepatuhan dan mengoptimalkan penerimaan dari sektor PBB-P2.
Program pembebasan denda ini menjadi salah satu upaya pemerintah daerah dalam memberikan kemudahan kepada masyarakat, khususnya Wajib Pajak yang selama ini belum sempat menyelesaikan tunggakan pajaknya. Kebijakan tersebut diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk kembali tertib dalam memenuhi kewajiban perpajakan tanpa terbebani akumulasi denda administratif.
Capaian pembayaran dari 848 Wajib Pajak dengan total penerimaan sebesar Rp432.827.848 menunjukkan bahwa kebijakan tersebut mendapat respons dari masyarakat. Partisipasi ini juga mencerminkan pentingnya komunikasi dan pelayanan pemerintah daerah dalam meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai kewajiban membayar pajak.
Menurut Harlen Simarmata, kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak memiliki peran penting dalam mendukung kemampuan keuangan daerah. Penerimaan pajak yang dikelola pemerintah daerah menjadi salah satu sumber pembiayaan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pelayanan kepada masyarakat.
"Kepatuhan Wajib Pajak merupakan salah satu kunci optimalisasi Pendapatan Asli Daerah," kata Harlen menambahkan.
Ia menjelaskan bahwa keberhasilan peningkatan pendapatan daerah tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah, tetapi juga membutuhkan dukungan dan kesadaran masyarakat sebagai Wajib Pajak. Semakin baik tingkat kepatuhan masyarakat, semakin besar pula peluang pemerintah daerah untuk mengoptimalkan penerimaan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang memiliki peran penting dalam mendukung pembiayaan pembangunan. Karena itu, kesadaran masyarakat untuk membayar PBB-P2 secara rutin dan tepat waktu perlu terus ditingkatkan.
Dengan berakhirnya program Pembebasan Denda Administratif PBB-P2 Kabupaten Toba pada 30 September 2026, pemerintah daerah kembali mengimbau seluruh Wajib Pajak agar tetap memenuhi kewajiban perpajakannya secara tepat waktu. Masyarakat diharapkan tidak menunda pembayaran hingga menimbulkan tunggakan yang dapat menjadi beban pada kemudian hari.
Bappenda Kabupaten Toba juga mendorong terbentuknya budaya tertib pajak di tengah masyarakat. Kesadaran membayar pajak perlu dibangun sebagai bentuk tanggung jawab bersama dalam mendukung pembangunan daerah dan keberlanjutan pelayanan publik.
"Bappenda Kabupaten Toba mendorong warga untuk membangun budaya tertib membayar pajak dan menyelesaikan kewajiban pajaknya secara tepat waktu," ujarnya mengakhiri.
Pemerintah Kabupaten Toba berharap partisipasi masyarakat dalam program pembebasan denda tersebut dapat menjadi momentum untuk meningkatkan kepatuhan pembayaran PBB-P2 pada tahun-tahun berikutnya. Dengan kerja sama antara pemerintah daerah dan masyarakat, penerimaan daerah diharapkan semakin optimal sehingga dapat mendukung pelaksanaan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Toba. (Rokki.P)
.jpeg)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar