Jakarta, Mediareportasenews.com
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Deli Serdang menunjukkan komitmennya dalam mendukung langkah nasional memperkuat digitalisasi keuangan daerah melalui program Katalis P2DD (Kapasitas dan Literasi Sinergi Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah). Langkah ini dinilai sebagai upaya penting untuk memperkuat tata kelola fiskal serta meningkatkan transparansi pendapatan daerah.
Wakil Bupati Deli Serdang, Lom Lom Suwondo, SS, menjelaskan bahwa inti dari kegiatan Katalis P2DD adalah mengintegrasikan seluruh sistem keuangan daerah — termasuk pajak dan jaringan pembayaran — agar terkoneksi langsung dengan sistem nasional.
“Dengan integrasi sistem ini, seluruh transaksi perpajakan daerah dapat dipantau secara real time, sehingga proses administrasi bagi dunia usaha menjadi lebih cepat dan efisien,” ujar Wabup saat menghadiri Peluncuran Program Peningkatan Katalis P2DD dalam rangka Festival Ekonomi dan Keuangan Digital (FEKDI) dan Indonesia Financial Services Expo (IFSE) 2025 di Jakarta International Convention Center (JICC), Jumat (31/10/2025).
Wabup menambahkan, sistem digital ini akan memudahkan para pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak dan retribusi, sekaligus meningkatkan efektivitas penerimaan daerah. Namun, ia juga menyoroti tantangan yang masih dihadapi, khususnya tingkat literasi digital masyarakat yang belum merata.
“Masih banyak masyarakat yang belum sepenuhnya melek teknologi. Ini menjadi tugas pemerintah daerah untuk terus melakukan sosialisasi agar kepercayaan terhadap sistem digital semakin kuat,” jelasnya.
Melalui penerapan sistem pembayaran digital yang terintegrasi, pemerintah daerah berharap dapat mengurangi potensi kecurangan dan kesalahan dalam pengelolaan keuangan.
“Sistem digital yang terpadu membuat transaksi lebih cepat, aman, dan transparan. Ini menjadi fondasi penting dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang akuntabel dan efisien,” tambah Wabup.
Sementara itu, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo dalam sambutannya menekankan bahwa pemerintah daerah memiliki peran strategis tidak hanya dalam pertumbuhan ekonomi dan layanan publik, tetapi juga dalam mewujudkan sistem perpajakan dan retribusi yang transparan melalui digitalisasi.
“Dengan Katalis P2DD, digitalisasi daerah tidak hanya mendorong layanan publik dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperkuat kanal pembayaran digital untuk pajak dan retribusi, serta meningkatkan literasi dan akuntabilitas keuangan publik,” ujar Perry Warjiyo.
Ia menambahkan bahwa program Katalis P2DD sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, yang menekankan transformasi digital di sektor ekonomi dan keuangan nasional maupun daerah. Program ini juga memperluas pemanfaatan kanal pembayaran digital, memperkuat kapasitas sumber daya manusia, dan meningkatkan literasi digital bagi masyarakat.
“Melalui Katalis P2DD, kita ingin memperluas penggunaan kanal pembayaran digital, memudahkan wajib pajak, serta memastikan pengelolaan keuangan publik yang transparan dan efisien,” tegas Gubernur BI.
Dalam penutupan, Perry Warjiyo mengajak seluruh lembaga untuk bersinergi mewujudkan ekonomi digital Indonesia yang inklusif, inovatif, dan berdaulat
.
“Melalui FEKDI dan IFSE 2025, mari kita wujudkan ekonomi dan keuangan digital Indonesia yang berdaya tahan dan berdaulat, sejalan dengan program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto,” ujarnya.
Acara tersebut juga dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, anggota Dewan Komisioner OJK, Deputi Gubernur BI, serta perwakilan dari berbagai kementerian, lembaga, dan pelaku industri perbankan serta fintech nasional.
Mendampingi Wabup Deli Serdang turut hadir Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Drs. Sahlan dan Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan (Renbang) Bapenda, Bunawan SE. (SB)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar