Toba, Mediareportasenews.com
Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, secara resmi meluncurkan program nasional Koperasi Merah Putih Desa/Kelurahan yang mencakup 80.000 lembaga koperasi di seluruh Indonesia. Peluncuran ini berlangsung pada Senin, 21 Juli 2025, di Desa Bentangan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Seluruh kepala daerah di Indonesia mengikuti peluncuran ini secara daring, termasuk Bupati dan Wakil Bupati Toba yang mengikuti kegiatan dari Kantor Bupati Toba.
Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa koperasi merupakan bentuk persatuan dari masyarakat yang lemah secara ekonomi, namun jika disatukan akan menciptakan kekuatan besar. “Filosofi koperasi adalah sifat gotong royong,” ujar Presiden.
Ia juga menyampaikan bahwa keberadaan Koperasi Merah Putih Desa/Kelurahan akan menjadi pilar penting dalam memperkuat ekonomi desa dan kelurahan di seluruh Indonesia. Namun, ia mengingatkan agar koperasi dijalankan secara serius dan profesional. “Dulu ada KUD, yang dianalogikan sebagai ‘Ketua Untung Duluan’. Saya tidak mau itu terjadi lagi. Para kepala desa harus benar-benar mengawasi kinerja para pengurus koperasi,” tegas Presiden Prabowo.
Usai mengikuti peluncuran secara daring, Wakil Bupati Toba, Audi Murphy Sitorus, mengadakan diskusi singkat bersama para camat yang turut hadir. Diskusi tersebut membahas sejumlah kendala yang dihadapi oleh desa maupun pengurus koperasi di lapangan.
Kepada awak media, Wakil Bupati menjelaskan bahwa saat ini di Kabupaten Toba terdapat 243 koperasi Merah Putih Desa/Kelurahan yang telah memiliki badan hukum. “Ada satu koperasi yang merupakan gabungan dua desa, yaitu Desa Bonan Dolok I dan II. Karena itu jumlah koperasi yang terbentuk menjadi 243 dari total 244 desa dan kelurahan di Kabupaten Toba,” jelasnya.
Meski demikian, Wakil Bupati mengakui masih banyak pengurus koperasi yang belum memahami secara utuh mekanisme pengelolaan koperasi. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Toba akan menyisipkan kegiatan pembinaan dan pelatihan singkat dalam berbagai agenda ke depan guna meningkatkan kapasitas para pengurus.
Sementara itu, Plt. Kepala Dinas PMDPPA, Melati Silalahi, menambahkan bahwa hingga saat ini belum ada koperasi yang sudah beroperasi aktif karena terkendala pada ketersediaan modal. “Sumber modal bisa berasal dari APBDes, APBD, APBN, ataupun dari pihak ketiga yang sifatnya tidak mengikat, serta dari uang pangkal para anggota,” ujarnya. (Rokki.P)
