Penulis : Puteri Utami, S.P., C.PW Alumni Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya (UNSRI) Tahun 2023, saat ini menjadi Editor di Jejaring Media KBO Babel. Artikel/Opini dibuat berdasarkan pemberitaan dari media online Babel tertanggal 24 April 2025.
Toba, Reportase News
Pilkada ulang Pangkalpinang kembali memanas. Bukan karena perdebatan visi-misi, melainkan akibat tudingan serius yang dialamatkan kepada salah satu kelompok pendukung calon independen: Tim Merdeka, yang mengusung pasangan Eka Mulya Putra dan Radmida Dawam. Mereka dituduh menyalahgunakan data pribadi warga dalam proses pengumpulan dukungan—a tuduhan yang tak hanya berbahaya, tetapi juga mengkhawatirkan bagi masa depan demokrasi lokal.
Tim Merdeka telah memberikan bantahan tegas. Mereka menyebut tudingan tersebut sebagai upaya sistematis untuk mendelegitimasi perjuangan mereka serta menggiring opini publik secara sepihak. Jika ditelaah lebih jauh, respons cepat dan terperinci dari Tim Merdeka justru menunjukkan kesiapan mereka menghadapi tuduhan itu, sekaligus mengindikasikan adanya ketakutan nyata dari pihak-pihak tertentu terhadap hadirnya calon independen.
Inilah wajah politik kita hari ini: ketika ada sosok yang datang dari luar sistem partai mencoba masuk ke gelanggang demokrasi, ia kerap disambut bukan dengan adu gagasan, melainkan dengan tudingan, framing, bahkan intimidasi. Publik kemudian disuguhi narasi negatif yang terus membayangi setiap langkah calon independen, seolah-olah kehadiran mereka adalah ancaman bagi tatanan yang sudah mapan.
Padahal, keberadaan calon independen adalah esensi dari demokrasi itu sendiri—memberikan rakyat pilihan yang lebih luas, tak sekadar terbatas pada nama-nama yang disodorkan partai politik. Pengalaman Pilkada sebelumnya yang menghadirkan kotak kosong adalah bukti nyata betapa minimnya pilihan yang tersedia. Maka, wajar jika masyarakat mulai merindukan hadirnya figur-figur baru dari luar lingkaran partai.
Tudingan penyalahgunaan data terhadap Tim Merdeka pun terasa janggal. Sebab, proses pengumpulan dukungan bagi calon independen adalah tahapan yang sangat ketat, diawasi langsung oleh KPU dan Bawaslu. Bahkan, KTP pendukung harus melalui verifikasi faktual langsung di lapangan. Menyalahgunakan data dalam sistem seketat itu? Rasanya seperti menuduh seseorang mencuri di tengah ruangan yang penuh kamera CCTV.
Menariknya, tudingan ini mencuat tak lama setelah kegiatan sosial seperti bazar minyak goreng murah yang digelar Tim Merdeka mendapat sambutan positif dari masyarakat. Padahal, bantuan sosial dalam momen politik bukanlah hal baru—partai politik besar pun kerap melakukannya. Namun, ketika hal yang sama dilakukan oleh pihak independen, narasinya langsung berubah menjadi "politik transaksional" atau "modus pencurian data".
Sarpin, Ketua Tim Merdeka, menegaskan bahwa tidak ada kewajiban bagi warga penerima subsidi minyak untuk memberikan dukungan. Bahkan, terdapat pengakuan dari warga yang mengaku ditawari uang untuk mencabut dukungan terhadap pasangan independen. Jika benar, ini justru menjadi sinyal adanya upaya sistematis untuk menjegal langkah mereka.
Pertanyaannya: siapa yang merasa terancam oleh kehadiran calon independen? Jawabannya cukup jelas—mereka yang selama ini nyaman dengan status quo. Calon independen sering dianggap “liar”, tidak bisa dikendalikan oleh jaringan partai, dan oleh karena itu sulit diprediksi. Namun, dalam sistem demokrasi yang sehat, justru keberagaman pilihan menjadi tolok ukur utama.
Kritik yang seharusnya kita tujukan bukanlah kepada calon independen yang berani maju, tetapi kepada sistem politik yang terlalu tertutup, terlalu eksklusif, dan kerap alergi terhadap kekuatan alternatif. Ini bukan soal siapa yang menang atau kalah dalam Pilkada. Ini tentang siapa yang berhak maju, siapa yang berhak dipilih, dan siapa yang berhak memilih.
Dalam konteks itulah, kita seharusnya mendorong keterbukaan dalam proses politik, termasuk memberi ruang yang adil bagi calon independen. Jika mereka bersalah, mekanisme hukum tersedia. Tetapi jika mereka difitnah, maka publik perlu lebih kritis terhadap motif di balik narasi yang dibangun.
Demokrasi tidak boleh dimonopoli oleh elite. Demokrasi adalah hak rakyat. Ketika rakyat memberikan dukungan kepada calon independen, itu adalah ekspresi demokrasi yang paling murni. Maka, siapa pun yang mencoba membungkam suara itu dengan fitnah dan delegitimasi, sesungguhnya sedang merusak fondasi demokrasi itu sendiri.
(Rokki.P)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar