‎Sinergi Pemkab Tapanuli Utara dan DPR RI: Dorong Akses KUR dan Hilirisasi Pertanian Demi Kesejahteraan Warga

Tapanuli Utara, Mediareportasenews.com

Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara terus menunjukkan komitmen nyata dalam mendorong kemajuan perekonomian daerah. Bupati Tapanuli Utara, Dr. Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat, S.Si., M.Si., menerima kunjungan kerja spesifik Komisi VII DPR RI yang dipimpin Dr. Saleh Partaonan Daulay di Aula Martua, Kantor Bupati Tapanuli Utara, Kamis (3/9/2026).

Pertemuan strategis tersebut berfokus pada pengawasan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) serta percepatan pemulihan dan penguatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Tapanuli Utara.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati memaparkan potensi besar yang dimiliki Kabupaten Tapanuli Utara, yang didominasi sektor pertanian, industri kerajinan ulos, hingga pariwisata religi. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara terus mendorong mekanisasi pertanian serta hilirisasi berbagai komoditas unggulan, seperti kopi, jagung, dan durian lokal, agar memiliki nilai tambah yang lebih tinggi.

“Fokus utama kami adalah membawa Tapanuli Utara menuju daerah yang bertani dan modern. Melalui program mekanisasi dan hilirisasi, kami ingin memfasilitasi para petani dan pengrajin agar produktivitas serta kesejahteraan mereka semakin meningkat,” ujar Bupati Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat dalam sambutannya.

Bupati juga menyampaikan dan memperjuangkan aspirasi masyarakat di lapangan, khususnya terkait kendala permodalan yang masih dihadapi para pelaku usaha lokal. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara menegaskan kesiapan untuk memberikan pendampingan mulai dari tingkat desa hingga kabupaten agar penyaluran modal usaha dapat berjalan tepat sasaran dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

Dukungan penuh terhadap upaya tersebut disampaikan Ketua Tim Komisi VII DPR RI, Dr. Saleh Partaonan Daulay. Pihaknya menekankan bahwa program pembiayaan KUR hadir untuk menopang ketahanan ekonomi masyarakat, khususnya kelompok masyarakat bawah. Karena itu, perbankan diharapkan menjalankan ketentuan yang telah ditetapkan tanpa memberikan beban tambahan kepada masyarakat.

“Penyaluran KUR untuk plafon hingga Rp100 juta tidak boleh memakai agunan tambahan. KUR ini dirancang untuk mengembangkan ekonomi rakyat kecil, sehingga aksesnya harus dipermudah agar perekonomian masyarakat di daerah bisa bangkit,” tegas Saleh Partaonan Daulay.

Kunjungan kerja spesifik Komisi VII DPR RI tersebut diharapkan dapat memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat, khususnya dalam memastikan program pembiayaan bagi pelaku UMKM dapat berjalan secara optimal. Upaya tersebut sekaligus menjadi bagian dari langkah bersama untuk mendorong pengembangan potensi ekonomi lokal, meningkatkan produktivitas masyarakat, serta mempercepat pemulihan dan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tapanuli Utara. (Rokki.P)