Toba, Mediareportasenews.com
Fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Toba menyatakan persetujuannya agar Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Kabupaten Toba Tahun Anggaran 2026 dilanjutkan ke tahap pembahasan.
Persetujuan tersebut disampaikan masing-masing fraksi dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Toba dengan agenda penyampaian Pandangan Umum Fraksi terhadap Nota Pengantar Bupati Toba tentang Ranperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, yang digelar pada Rabu (26/8/2026) sore.
Meski memberikan persetujuan agar Nota Pengantar Bupati Toba tersebut dibahas lebih lanjut, masing-masing fraksi melalui juru bicaranya turut menyampaikan sejumlah catatan, pandangan, saran, serta masukan yang diharapkan menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Toba dalam penyusunan dan pelaksanaan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.
Fraksi Gerindra Dorong Belanja Produktif
Fraksi Partai Gerindra dalam pandangan umumnya meminta agar belanja daerah dalam Perubahan APBD (P-APBD) Tahun Anggaran 2026 lebih diprioritaskan pada belanja yang bersifat produktif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Fraksi Gerindra juga menyatakan komitmennya untuk mendukung penuh langkah efisiensi terhadap belanja perjalanan dinas, kegiatan bimbingan teknis (Bimtek), serta berbagai kegiatan seremonial lainnya.
Menurut fraksi tersebut, efisiensi anggaran perlu terus dilakukan agar sumber daya keuangan daerah dapat diarahkan kepada program-program yang memiliki dampak langsung terhadap pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
NasDem-PSI Apresiasi Upaya Peningkatan Pendapatan Daerah
Sementara itu, Fraksi NasDem-PSI menyampaikan apresiasi terhadap berbagai upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Toba dalam meningkatkan pendapatan daerah.
Fraksi NasDem-PSI juga mendukung kebijakan belanja daerah yang mengedepankan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan anggaran. Pengelolaan keuangan daerah dinilai perlu terus dilakukan secara cermat agar setiap anggaran yang dibelanjakan dapat memberikan hasil yang optimal.
Golkar Minta Perencanaan Anggaran Tepat Sasaran
Fraksi Partai Golkar dalam pandangan umumnya menyarankan agar Bupati Toba memerintahkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk memastikan perencanaan anggaran dalam P-APBD Tahun Anggaran 2026 benar-benar tepat sasaran.
Perencanaan yang matang dinilai penting agar program dan kegiatan yang dianggarkan dapat dilaksanakan sesuai kebutuhan daerah serta memberikan manfaat yang maksimal kepada masyarakat.
PDI Perjuangan Soroti Optimalisasi PAD
Terkait Pendapatan Asli Daerah (PAD), Fraksi PDI Perjuangan dalam pandangan umumnya meminta Pemerintah Kabupaten Toba agar lebih mengoptimalkan berbagai potensi PAD yang selama ini belum tergarap secara maksimal.
Optimalisasi tersebut, antara lain, dapat dilakukan melalui peningkatan penerimaan dari sektor pajak, retribusi daerah, maupun pengembangan berbagai inovasi sumber pendapatan lainnya.
Fraksi PDI Perjuangan menilai penguatan PAD penting dilakukan untuk meningkatkan kemampuan fiskal daerah sehingga pemerintah memiliki ruang yang lebih besar dalam membiayai program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
PKB Minta Dibangun Mal Pelayanan Publik
Sementara itu, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memberikan perhatian khusus terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik.
Dalam pandangan umumnya, Fraksi PKB meminta agar Bupati Toba membangun mal pelayanan publik pada Dinas Perizinan. Menurut Fraksi PKB, keberadaan fasilitas tersebut sangat penting untuk mempermudah dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Mal pelayanan publik diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses berbagai layanan pemerintahan secara lebih cepat, efektif, dan terintegrasi.
Persatuan Indonesia Demokrat Prioritaskan Infrastruktur
Fraksi Persatuan Indonesia Demokrat dalam pandangan umumnya meminta agar perubahan anggaran lebih memprioritaskan penanganan berbagai kebutuhan infrastruktur dasar masyarakat.
Beberapa sektor yang menjadi perhatian antara lain pembangunan dan perbaikan jalan, jembatan, irigasi, penyediaan air bersih, sanitasi, serta fasilitas umum lainnya.
Fraksi tersebut menilai sektor-sektor tersebut merupakan kebutuhan mendasar masyarakat yang perlu mendapatkan perhatian dalam pengalokasian anggaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.
Rapat Diparipurnakan untuk Nota Jawaban Bupati
Usai seluruh fraksi menyampaikan pandangan umumnya, pimpinan Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Toba, Franshendrik Tambunan, kemudian menskors rapat.
Skorsing diberikan hingga Kamis (27/8/2026) pukul 09.00 WIB untuk memberikan kesempatan kepada Bupati Toba menyampaikan Nota Jawaban atas Pandangan Umum Fraksi terhadap Ranperda Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toba Tahun Anggaran 2026.
Penyampaian pandangan umum fraksi tersebut menjadi bagian penting dalam tahapan pembahasan P-APBD Tahun Anggaran 2026. Berbagai masukan yang disampaikan diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi sekaligus penyempurnaan bagi Pemerintah Kabupaten Toba dalam menetapkan kebijakan anggaran daerah.
Melalui pembahasan bersama antara DPRD dan pemerintah daerah, diharapkan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dapat menghasilkan kebijakan anggaran yang lebih efektif, efisien, tepat sasaran, serta mampu menjawab kebutuhan pembangunan dan pelayanan masyarakat di Kabupaten Toba.
Turut hadir dalam Rapat Paripurna tersebut Bupati Toba Effendi Sintong P. Napitupulu, Sekretaris Daerah Kabupaten Toba Paber Napitupulu, para Staf Ahli Bupati, para Asisten, pimpinan OPD, para camat, Kabag Setdakab, serta sejumlah wartawan dan LSM. (Rokki.P)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar