Tapanuli Utara, Mediareportasenews.com
Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara terus menunjukkan komitmen nyata dalam mempercepat pembangunan infrastruktur daerah sekaligus meningkatkan perlindungan masyarakat dari ancaman bencana. Bupati Tapanuli Utara, Dr. Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat, S.Si., M.Si., melakukan langkah proaktif dengan menemui Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Sumatera II Medan, Feriyanto Pawenrusi, di Kantor BBWS Sumatera II Medan, Jumat (28/8/2026).
Pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya Pemkab Tapanuli Utara untuk mempercepat penanganan berbagai kerusakan infrastruktur Sumber Daya Air (SDA) yang terjadi akibat bencana hidrometeorologi.
Pemkab Taput menilai penanganan infrastruktur SDA menjadi hal penting karena berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat, terutama dalam mendukung sektor pertanian, menjaga ketersediaan air untuk lahan produktif, serta melindungi permukiman warga dari ancaman banjir dan kerusakan akibat aliran sungai.
Berdasarkan data Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan (PUTRHub) Kabupaten Tapanuli Utara, saat ini baru sekitar 51,34 persen jaringan irigasi daerah yang berada dalam kondisi baik.
Kondisi tersebut menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Karena itu, Bupati Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat bergerak cepat untuk menggalang dukungan serta memperjuangkan alokasi anggaran, mulai dari tingkat balai hingga pemerintah pusat.
Dalam pertemuan tersebut, Bupati Taput menyerahkan usulan komprehensif terkait penanganan berbagai infrastruktur SDA yang dinilai penting dan mendesak bagi masyarakat.
Optimalisasi Irigasi untuk Mendukung Ketahanan Pangan
Salah satu usulan yang disampaikan adalah optimalisasi jaringan irigasi pertanian melalui Program Optimalisasi Lahan (Oplah) dan Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI).
Program tersebut diharapkan dapat mendukung peningkatan produktivitas lahan pertanian sekaligus memperkuat ketahanan pangan di Kabupaten Tapanuli Utara.
Peningkatan kualitas jaringan irigasi dinilai penting karena keberadaan infrastruktur pengairan yang baik akan memberikan dukungan terhadap keberlangsungan kegiatan pertanian masyarakat.
Usulan Lanjutan Jaringan Irigasi Bendung
Selain optimalisasi jaringan irigasi, Pemkab Tapanuli Utara juga mengusulkan pembangunan jaringan irigasi lanjutan pada sejumlah bendung.
Pertama, lanjutan jaringan irigasi pada Bendung Batang Toru yang mencakup sekitar 3.200 hektare lahan di wilayah Kecamatan Pahae Jae dan Purbatua.
Kedua, pembangunan lanjutan jaringan irigasi pada Bendung Aek Sigeaon sebelah kiri yang mencakup sekitar 1.420 hektare lahan di Kecamatan Sipoholon.
Pembangunan dan peningkatan jaringan tersebut diharapkan dapat memperluas manfaat sistem irigasi sekaligus mendukung produktivitas sektor pertanian masyarakat di wilayah yang menjadi sasaran pembangunan.
Pengendalian Banjir dan Penguatan Tanggul
Dalam pertemuan tersebut, Bupati Taput juga mengusulkan langkah pengendalian banjir dan penguatan tanggul melalui normalisasi sungai serta pemasangan sheet pile dan groundsill.
Penanganan tersebut diarahkan pada sejumlah sungai yang dinilai membutuhkan perhatian, yakni Sungai Aek Sigeaon, Sungai Batangtoru, dan Sungai Aek Situmandi.
Upaya tersebut dilakukan untuk mencegah pengikisan badan sungai, memperkuat struktur pengamanan sungai, serta mengurangi risiko luapan air yang dapat mengancam permukiman maupun lahan pertanian masyarakat.
Bupati Tapanuli Utara menegaskan bahwa dalam sistem penganggaran saat ini, pemerintah daerah harus lebih aktif melakukan koordinasi dan “jemput bola” agar berbagai aspirasi pembangunan daerah dapat diperjuangkan dan direalisasikan dengan lebih cepat.
“Kondisi saat ini menuntut kita untuk tidak sekadar menunggu di daerah. Kami berkoordinasi langsung mulai dari tingkat Balai hingga ke kementerian di pusat demi memastikan infrastruktur Tapanuli Utara mendapat perhatian prioritas. Gerak cepat ini murni demi kepentingan masyarakat dan pemulihan ekonomi pertanian kita,” ujar Bupati Taput.
Kepala BBWS Apresiasi Langkah Proaktif Bupati
Strategi responsif yang dilakukan Bupati Taput tersebut mendapat apresiasi dari Kepala BBWS Sumatera II Medan, Feriyanto Pawenrusi.
Feriyanto mengapresiasi kepemimpinan Bupati Tapanuli Utara yang dinilai aktif membuka ruang komunikasi dan diskusi teknis guna memperjuangkan kebutuhan pembangunan infrastruktur bagi masyarakat.
“Kami sangat mengapresiasi kegigihan Pak Bupati. Tidak semua kepala daerah mau proaktif dan membuka ruang diskusi teknis seperti ini. Tugas BBWS II adalah membantu daerah yang membutuhkan alokasi percepatan. Dengan adanya sinergi yang baik serta kepastian penanganan dampak sosial dari Pemkab, pelaksanaan pekerjaan teknis di lapangan dipastikan dapat berjalan jauh lebih cepat,” ungkap Feriyanto.
Menurutnya, sinergitas antara pemerintah daerah dan BBWS menjadi salah satu faktor penting dalam mempercepat penanganan berbagai persoalan infrastruktur sumber daya air.
Dengan koordinasi yang baik serta dukungan pemerintah daerah dalam aspek kewilayahan, pekerjaan teknis di lapangan diharapkan dapat berjalan lebih efektif dan sesuai kebutuhan masyarakat.
BBWS Pastikan Perbaikan Tanggul Aek Sigeaon Tahun Ini
Sebagai hasil konkret dari audiensi tersebut, BBWS Sumatera II Medan memastikan akan melakukan penanganan perbaikan tanggul Sungai Aek Sigeaon pada Tahun Anggaran 2026.
Pekerjaan tersebut akan diprioritaskan di kawasan Jalan HKI, Kecamatan Tarutung, disertai pembangunan struktur groundsill di tiga titik lokasi.
Pembangunan groundsill tersebut diarahkan untuk membantu menaikkan sekaligus menstabilkan dasar sungai sehingga dapat mendukung upaya pengendalian aliran air serta mengurangi risiko kerusakan akibat gerusan sungai.
Kepastian penanganan tersebut menjadi salah satu hasil penting dari koordinasi langsung yang dilakukan Pemkab Tapanuli Utara bersama BBWS Sumatera II Medan.
Melalui langkah tersebut, Pemkab Tapanuli Utara berharap berbagai persoalan infrastruktur SDA yang selama ini menjadi perhatian masyarakat dapat ditangani secara bertahap dan berkelanjutan.
Terobosan diplomasi pembangunan yang dilakukan Bupati Tapanuli Utara ini menjadi bukti kesigapan pemerintah daerah dalam memperjuangkan kebutuhan masyarakat. Selain mendukung keberlanjutan lahan pertanian, penanganan infrastruktur sungai dan irigasi juga diharapkan mampu memberikan rasa aman bagi masyarakat yang tinggal di kawasan rawan banjir dan erosi.
Pemkab Tapanuli Utara akan terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat, BBWS, serta berbagai pihak terkait agar pembangunan dan pemulihan infrastruktur sumber daya air dapat berjalan sesuai kebutuhan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. (Rokki.P)

.jpeg)
.jpeg)

Tidak ada komentar:
Posting Komentar