‎Komitmen Pemkab Taput dalam Digitalisasi Bansos Diapresiasi Ketua DEN Luhut Pandjaitan

Tapanuli Utara, Mediareportasenews.com

Kabupaten Tapanuli Utara resmi menjadi pelopor transformasi digital dalam penyaluran bantuan sosial di Indonesia. Keberhasilan tersebut mendapat perhatian langsung dari Pemerintah Pusat melalui kunjungan kerja Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) sekaligus Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah, Jenderal TNI (Purn.) Luhut Binsar Pandjaitan, di Desa Sitampurung, Kecamatan Siborongborong, Jumat (10/7/2026).

Kedatangan rombongan disambut langsung oleh Wakil Bupati Tapanuli Utara, Dr. Deni Parlindungan Lumbantoruan, M.Eng., didampingi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Satya Dharma Nababan, pimpinan perangkat daerah terkait, Camat Siborongborong, serta Kepala Desa Sitampurung.

Kunjungan strategis tersebut juga dihadiri Penasihat Khusus Kantor Perdana Menteri Singapura, Theo Chee Hean, serta Direktur Eksekutif Komite Percepatan Transformasi Digital, Tubagus Nugraha, untuk memantau secara langsung pelaksanaan Program Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital di Kabupaten Tapanuli Utara.

Langkah Nyata Menekan Kebocoran Anggaran

Dalam pemaparannya, Wakil Bupati Tapanuli Utara, Dr. Deni Parlindungan Lumbantoruan, menegaskan bahwa digitalisasi bantuan sosial bukan sekadar modernisasi sistem, melainkan langkah nyata untuk memastikan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat.

Menurutnya, sistem Perlinsos Digital mengintegrasikan berbagai program bantuan pemerintah, mulai dari Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan sembako, bantuan pendidikan, hingga subsidi energi berupa BBM dan listrik.

"Jika sistem Perlinsos Digital yang diinisiasi oleh Bapak Luhut Binsar Pandjaitan ini diimplementasikan secara nasional, potensi efisiensi atau penghematan anggaran negara bisa mencapai Rp14 triliun. Kami di Tapanuli Utara sangat bangga dipercaya menjadi bagian dari perubahan besar ini," ujar Deni.

Melalui aplikasi Perlinsos Digital, proses pendaftaran yang sebelumnya dilakukan secara manual dan berpotensi menimbulkan manipulasi kini digantikan dengan sistem verifikasi berlapis (multi-filtering) yang mengintegrasikan data dari berbagai lembaga resmi.

Data tersebut bersumber dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial, Badan Pusat Statistik (BPS) melalui kategori Desil 1 hingga Desil 4, Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk memastikan aparatur sipil negara tidak menerima bantuan sosial, BPJS Ketenagakerjaan untuk memantau batas penghasilan penerima manfaat, serta Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Infrastruktur Disiapkan, Target Rampung September 2026

Sebagai daerah percontohan (pilot project), Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara menunjukkan komitmen tinggi dalam mendukung implementasi sistem tersebut.

Hingga saat ini, Pemkab Taput telah merekrut dan melatih sebanyak 1.670 agen digital yang terdiri dari pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dan Aparatur Sipil Negara (ASN).

Meski proses verifikasi membutuhkan ketelitian tinggi, sekitar 3.200 kepala keluarga di Kabupaten Tapanuli Utara telah berhasil diintegrasikan ke dalam sistem Perlinsos Digital. Pemerintah daerah optimistis seluruh proses pemetaan dan validasi data akan rampung secara bertahap pada September 2026.

Pada kesempatan tersebut, Wakil Bupati juga melakukan demonstrasi langsung proses verifikasi kelayakan penerima bantuan melalui aplikasi Perlinsos Digital. Uji coba berjalan lancar dan menunjukkan kemampuan sistem dalam membedakan warga yang benar-benar memenuhi syarat sebagai penerima bantuan sosial.

Didukung Penuh Pemerintah Pusat

Sementara itu, Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Jenderal TNI (Purn.) Luhut Binsar Pandjaitan, mengapresiasi kesiapan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara dalam mengimplementasikan transformasi digital penyaluran bantuan sosial.

Menurut Luhut, program tersebut mendapat dukungan penuh dari Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih bersih, transparan, dan tepat sasaran.

"Ini adalah langkah maju untuk keadilan dan kelayakan penerima bantuan sosial. Kita ingin memastikan tidak ada lagi hak masyarakat miskin yang salah sasaran," tegas Luhut.

Kunjungan kerja tersebut ditutup dengan penyerahan cenderamata dari tokoh adat setempat kepada Luhut Binsar Pandjaitan dan Theo Chee Hean sebagai simbol penghormatan serta ungkapan syukur masyarakat Tapanuli Utara atas pelaksanaan program transformasi digital yang menjadikan daerah itu sebagai salah satu pelopor inovasi pelayanan publik di Indonesia. (Rokki.P)