Toba, Mediareportasenews.com
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Balige resmi menandatangani Perjanjian Kerja Sama atau Memorandum of Understanding (MoU) dengan Kejaksaan Negeri Toba di Aula Utama Kejari Toba, Jumat (17/4/2026). Penandatanganan tersebut dilakukan oleh Pimpinan BRI Cabang Balige Namal Kautsar dan Kepala Kejaksaan Negeri Toba Muslih.
Dalam kegiatan tersebut, Pimpinan BRI Cabang Balige, Namal Kautsar, tampak mengenakan batik lengan panjang, sementara Kepala Kejaksaan Negeri Toba, Muslih, mengenakan kemeja biru lengan pendek saat proses penandatanganan MoU berlangsung. Kegiatan tersebut menjadi langkah awal dalam memperkuat sinergi antara perbankan dan lembaga penegak hukum di Kabupaten Toba.
Melalui Humas BRI Cabang Balige dalam siaran persnya, Senin (20/4/2026), Namal Kautsar menyampaikan bahwa penandatanganan MoU tersebut merupakan tindak lanjut kerja sama dalam penanganan hukum, penyusunan produk hukum, serta tindakan hukum lainnya yang diatur antara kedua belah pihak. Kerja sama tersebut juga dinilai penting dalam meningkatkan pemahaman hukum bagi seluruh jajaran BRI Cabang Balige.
“Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dalam penanganan hukum, produk hukum, maupun tindakan hukum lainnya yang diatur oleh kedua belah pihak. Kerja sama ini juga penting untuk meningkatkan pemahaman hukum bagi seluruh jajaran BRI Balige,” ujar Namal Kautsar melalui keterangan resminya.
Selain itu, pihak BRI Cabang Balige juga memperkenalkan literasi keuangan perbankan serta berbagai program layanan perbankan yang dapat dimanfaatkan oleh jajaran Kejaksaan Negeri Toba ke depannya sebagai bagian dari penguatan kerja sama kelembagaan.
Turut hadir dari jajaran BRI Cabang Balige dalam penandatanganan tersebut antara lain Saniova Tarigan, Affan T Adjuh, serta Surya Maulana bersama jajaran lainnya. Sementara dari pihak Kejaksaan Negeri Toba turut hadir Muhammad Iqbal beserta jajaran Jaksa Pengacara Negara (JPN).
Dikutip dari akun Instagram Kejari Toba, penandatanganan MoU tersebut dilaksanakan dalam bidang perdata dan tata usaha negara untuk mendukung penegakan hukum, pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum, serta tindakan hukum lainnya yang sesuai dengan kewenangan kejaksaan demi mewujudkan tata kelola yang baik dan profesional.
Selanjutnya, MoU yang telah ditandatangani akan ditindaklanjuti dalam bentuk Surat Kuasa Khusus (SKK) sebagai landasan operasional bagi pelaksanaan kerja sama antara kedua belah pihak ke depan. (Rokki.P)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar