Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) Togap Simangunsong memimpin Rapat Percepatan Realisasi Anggaran Tahun 2025 dan Percepatan Penangan Laju Inflasi Tahun 2025 di Gedung Bina Graha Bappelitbang Sumut Jalan Diponegoro Kota Medan, Senin (8/9). Rapat tersebut dihadiri oleh Sekda Kabupaten/Kota se-Sumut. (Foto : Alexander AP Siahaan/Diskominfo Provsu).
Medan, Mediareportasenws.com
Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumatera Utara (Sumut) Togap Simangunsong meminta pemerintah kabupaten/kota untuk mengambil langkah proaktif dalam merespons kondisi perekonomian di Sumut. Hal ini menyusul inflasi year on year (y-on-y) Agustus 2025 yang tercatat sebesar 4,42 persen.
Pernyataan tersebut disampaikan Togap saat memimpin rapat lanjutan percepatan realisasi anggaran dan pengendalian inflasi bersama Sekda kabupaten/kota se-Sumut di Aula Gedung Bina Graha Bappelitbang Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 21 Medan, Senin (8/9/2025). Sebelumnya, ia juga telah memimpin rapat penanganan inflasi bersama pimpinan OPD Pemprov Sumut.
 |
| Sekdaprov Sumut Togap Simangunsong memimpin Rapat Percepatan Realisasi Anggaran Tahun 2025 dan Percepatan Penangan Laju Inflasi Tahun 2025 di Gedung Bina Graha Bappelitbang Sumut, Jalan Diponegoro, Medan, Senin (8/9/2025). Rapat diikuti para pimpinan OPD Pemprov Sumut (Foto : Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumut / Imam Syahputra). |
“Pertemuan ini kita adakan untuk membahas langkah proaktif menghadapi kondisi perekonomian di Sumut. Hingga minggu lalu, inflasi masih di angka 4,42 persen. Padahal, idealnya inflasi berada di kisaran 2,5 persen. Angka tersebut harus kita upayakan agar kondisi masyarakat maupun pengusaha tidak terganggu,” ujar Togap.
Ia menjelaskan, tingginya inflasi berdampak langsung pada daya beli masyarakat. Komoditas penyumbang utama di antaranya cabai merah, bawang merah, dan daging ayam. Dari data yang dihimpun, salah satu penyebab kenaikan harga adalah karena pasokan komoditas tersebut lebih banyak dikirim ke luar Sumut, sehingga menekan ketersediaan di dalam provinsi.
“Kita harus melakukan intervensi agar kebutuhan pokok masyarakat Sumut dipenuhi terlebih dahulu sebelum dijual ke luar provinsi,” tegasnya.
Untuk itu, Togap meminta pemerintah kabupaten/kota memperkuat tim pengendalian inflasi dengan terus memantau perkembangan harga, stok, dan distribusi. Ia juga menekankan pentingnya menjaga ketersediaan pasokan, memperlancar distribusi, serta mengoptimalkan operasi pasar dan program pasar murah.
Selain itu, Togap menyoroti pentingnya percepatan realisasi belanja daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Menurutnya, masih terdapat sejumlah daerah dengan belanja dan pendapatan APBD yang belum terealisasi optimal.
“Hal ini berdampak pada inflasi karena uang menjadi terendap dan tidak beredar di masyarakat. Dengan percepatan realisasi anggaran, daya beli masyarakat bisa terdongkrak,” jelas Togap (H14/DISKOMINFO SUMUT)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar