-->

Notification

×

Kategori Berita

Cari Berita

Iklan

Iklan

Tiga Desa Huta Pungkut Bersatu: Tolak Tambang Ilegal! Kapolres Diminta Bertindak

Jumat, 20 November 2026 | November 20, 2026 WIB | 0 Views Last Updated 2026-11-20T02:21:57Z



Huta Pungkut, Mediareportasenews.com

Ratusan masyarakat dari tiga desa bersatu menyatakan penolakan keras terhadap aktivitas pertambangan ilegal yang menggunakan alat berat di kawasan hulu sungai Desa Huta Pungkut. Penolakan tersebut disampaikan dalam musyawarah besar yang digelar pada Kamis malam, 19 November 2026, bertempat di MTs Yayasan Huta Pungkut, Kecamatan Kotanopan, Kabupaten Mandailing Natal.

Musyawarah tersebut dihadiri masyarakat dari tiga desa, yakni Desa Huta Pungkut Jae, Desa Huta Pungkut Julu, dan Desa Huta Pungkut Tonga. Turut hadir masing-masing kepala desa bersama tokoh masyarakat dan ratusan warga dari ketiga desa tersebut.

Adapun kepala desa yang hadir, yakni Kepala Desa Huta Pungkut Jae Muhammad Ridwan Nasution, Kepala Desa Huta Pungkut Tonga Zulkifli Lubis, serta Kepala Desa Huta Pungkut Julu Muhammad Idris Lubis.

Dalam musyawarah tersebut, masyarakat membahas dan menyatakan sikap tegas menolak aktivitas pertambangan ilegal yang menggunakan alat berat di kawasan hulu sungai Desa Huta Pungkut, tepatnya di wilayah Desa Simpang Banyak Julu dan Desa Simpang Banyak, Kecamatan Ulu Pungkut, Kabupaten Mandailing Natal.

Masyarakat menilai aktivitas pertambangan ilegal tersebut telah menimbulkan kerugian besar bagi warga Huta Pungkut. Pasalnya, selama ini sungai tersebut menjadi sumber kehidupan masyarakat yang dimanfaatkan untuk memenuhi berbagai kebutuhan sehari-hari.




Sejak aktivitas pertambangan liar menggunakan alat berat berlangsung, masyarakat mengaku tidak lagi dapat memanfaatkan air sungai sebagaimana mestinya. Kondisi lingkungan hidup di sekitar aliran sungai juga disebut mengalami kerusakan dan pencemaran yang cukup parah. Situasi tersebut dikabarkan telah berlangsung selama kurang lebih lima bulan.

Kepala Desa Huta Pungkut Jae, Muhammad Ridwan Nasution, dalam musyawarah tersebut menyampaikan keberatan dan kekecewaannya atas kondisi yang dialami masyarakat. Ia menegaskan bahwa warga telah menderita selama lima bulan akibat perubahan kondisi air sungai yang sebelumnya jernih menjadi keruh dan tidak layak lagi digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

"Masyarakat sudah 5 bulan menderita! Dulu air sungai jernih, bisa untuk minum, bisa untuk masak, bisa untuk mandi, bisa untuk sawah. Sekarang apa? Air keruh, kotor, tidak bisa lagi dipergunakan! Ini bukan lagi soal tambang, ini soal nyawa kami dirampas!" tegas Ridwan.

Ia juga mempertanyakan pihak yang memberikan izin terhadap penggunaan alat berat untuk melakukan aktivitas pertambangan di kawasan hulu sungai tersebut. Menurutnya, masyarakat dari ketiga desa tidak pernah merasa memberikan persetujuan atas kegiatan yang dinilai telah merusak lingkungan dan mengancam sumber kehidupan warga.

"Siapa yang memberi izin alat berat merusak hulu sungai? Kami di sini tidak pernah merasa memberi izin. Jangan coba-coba merusak alam demi keuntungan segelintir pengusaha. Kalau alam kami rusak, siapa yang bertanggung jawab?"

Atas nama masyarakat yang tergabung dalam tiga desa, Ridwan secara khusus meminta Kapolres Mandailing Natal, AKBP Bagus Priyandi, S.I.K., M.Si., agar segera mengambil tindakan tegas terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat dalam aktivitas pertambangan ilegal tersebut, termasuk para pelaku maupun pengusaha pemilik alat berat yang digunakan dalam kegiatan tersebut.




"Atas nama masyarakat Huta Pungkut yang tergabung dalam tiga desa memohon keras kepada Bapak Kapolres Mandailing Natal AKBP Bagus Priyandi, S.I.K., M.Si., untuk menindak tegas oknum-oknum pelaku ataupun pengusaha alat berat, yang dipergunakan untuk merusak alam dengan aktivitas pertambangan liar, ilegal ini," lanjutnya.

Ridwan juga mengingatkan bahwa aktivitas pertambangan tanpa izin merupakan perbuatan yang memiliki konsekuensi hukum. Ia merujuk pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, khususnya Pasal 158.

"Saya ingatkan, aktivitas ini jelas melanggar hukum. Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 158 dengan tegas menyatakan, setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp100 miliar."

Selain itu, ia juga menyinggung Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, khususnya Pasal 98, yang mengatur sanksi pidana terhadap perbuatan yang dengan sengaja mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

"Belum lagi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 98, yang menyatakan setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup diancam pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 10 tahun serta denda paling sedikit Rp3 miliar dan paling banyak Rp10 miliar."

Lebih lanjut, Ridwan menegaskan bahwa masyarakat meminta aparat penegak hukum tidak ragu melakukan penyelidikan dan penindakan apabila ditemukan adanya unsur pelanggaran hukum dalam aktivitas pertambangan tersebut. Ia juga meminta agar alat berat yang digunakan dalam kegiatan itu diperiksa dan ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

"Jadi ini bukan lagi sekadar pelanggaran biasa, ini sudah kejahatan pidana. Alat berat yang beroperasi tanpa IUP, tanpa IPP, tanpa AMDAL di hulu sungai kami itu adalah barang bukti kejahatan. Kami minta Kapolres jangan ragu, sita alat beratnya, tangkap pelakunya. Jangan sampai hukum tajam ke bawah, tumpul ke pengusaha," tegas Ridwan.

Sementara itu, salah seorang warga, Taufik Batubara, turut menyampaikan kekecewaannya terhadap aktivitas pertambangan ilegal yang menurutnya telah berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat selama lima bulan terakhir.

"Ini sudah keterlaluan! Lima bulan masyarakat dibiarkan minum air keruh, dibiarkan hidup dalam kerusakan lingkungan, sementara alat berat bebas hilir mudik merusak hulu sungai. Ini pembiaran namanya!"




Taufik menegaskan bahwa masyarakat tidak akan tinggal diam apabila aktivitas pertambangan tersebut terus berlangsung. Ia menyebut air sungai merupakan sumber kehidupan yang harus dijaga dan tidak boleh dirusak demi kepentingan pihak tertentu.

"Masyarakat tidak akan diam! Tambang ilegal ini adalah kejahatan lingkungan. Jangan pikir karena kami orang kampung bisa dibodohi. Kami tahu, air sungai adalah sumber kehidupan. Kalau sumber kehidupan kami dirusak, sama saja masyarakat dibunuh secara perlahan."

Ia juga menegaskan bahwa masyarakat dari ketiga desa secara bulat menolak seluruh aktivitas pertambangan liar di kawasan hulu sungai Huta Pungkut dan tidak ingin ada kompromi terhadap kegiatan yang dinilai merusak lingkungan tersebut.

"Atas nama Masyarakat tiga desa, kami menolak keras, menolak total, aktivitas tambang liar di hulu sungai Huta Pungkut! Tidak ada negosiasi untuk perusak alam!"

Bahkan, Taufik memperingatkan bahwa apabila tidak ada tindakan dari pihak berwenang, masyarakat dikhawatirkan akan mengambil langkah langsung di lapangan untuk menghentikan aktivitas alat berat tersebut.

"Kalau aparat masih juga diam, jangan salahkan masyarakat akan turun langsung menghentikan alat berat itu di lapangan!"

Dalam musyawarah tersebut, masyarakat juga menyampaikan permohonan terbuka kepada Bupati Mandailing Natal, H. Saipullah Nasution, agar segera turun tangan menyikapi persoalan yang telah meresahkan warga selama kurang lebih lima bulan tersebut.

Masyarakat meminta pemerintah daerah memberikan perhatian serius terhadap kondisi sungai dan lingkungan di kawasan Huta Pungkut, sekaligus mengambil langkah konkret untuk menghentikan aktivitas pertambangan yang diduga tidak memiliki izin.

"Kepada Bapak Bupati Mandailing Natal H. Saipullah Nasution yang kami hormati, mohon selamatkan sungai dan alam kami. Tolong hentikan tambang ilegal yang sudah 5 bulan merusak alam dan kehidupan masyarakat di Huta Pungkut."

"Kami adalah rakyat Bapak juga, hanya minta satu, air bersih kami dikembalikan, alam kami dikembalikan, dan pengusaha tambang ilegal itu ditindak sesuai hukum yang berlaku."

Masyarakat dari tiga desa tersebut, yang diperkirakan berjumlah kurang lebih 5.000 jiwa, juga menyampaikan peringatan agar persoalan ini segera ditangani oleh aparat kepolisian dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Mereka berharap pemerintah dan aparat penegak hukum tidak membiarkan aktivitas yang dikeluhkan warga tersebut terus berlangsung.

"Jika hal ini tidak segera dihentikan oleh Kepolisian dan Satpol PP, jangan salahkan masyarakat Desa Huta Pungkut yang terdiri dari 5.000-an jiwa bertindak."

Masyarakat menyatakan bahwa berbagai upaya persuasif telah dilakukan, termasuk menyampaikan keberatan secara langsung kepada pihak-pihak yang diduga melakukan aktivitas pertambangan ilegal. Namun, menurut mereka, upaya tersebut belum mendapatkan tanggapan sebagaimana yang diharapkan.

"Masyarakat sudah bermusyawarah, dan sudah menyampaikan dengan cara baik-baik kepada oknum penambang ilegal dan tidak dihiraukan. Kalau cara baik-baik ini tidak didengar, masyarakat akan bertindak dengan cara sendiri untuk menyelamatkan kampung kami."

Musyawarah besar tersebut akhirnya ditutup dengan kesepakatan bersama masyarakat dari Desa Huta Pungkut Jae, Desa Huta Pungkut Julu, dan Desa Huta Pungkut Tonga untuk terus mengawal persoalan tersebut serta menolak segala bentuk aktivitas pertambangan ilegal di kawasan hulu sungai Huta Pungkut.

Masyarakat menegaskan akan terus menyuarakan penolakan hingga aktivitas pertambangan yang mereka persoalkan benar-benar dihentikan, demi menjaga kelestarian lingkungan, memulihkan kualitas air sungai, serta melindungi sumber kehidupan dan masa depan masyarakat di ketiga desa tersebut. (Troya)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

×
Berita Terbaru Update