-->

Notification

×

Kategori Berita

Cari Berita

Iklan

Iklan

Kapolda Sumut Diminta Tindak Tegas Galian C Ilegal Di Pasar Bengkel, Aktivis Desak APH Tindak Tegas Pemilik Galian Ilegal Berinisial "MG"

Senin, 16 November 2026 | November 16, 2026 WIB | 0 Views Last Updated 2026-11-16T12:29:16Z



Serdang Berdagai, Mediareportasenews.com

Aktivitas penambangan tanah urug atau Galian C yang diduga tidak memiliki izin di Desa Pasar Bengkel, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, menjadi sorotan. Kegiatan pengerukan tanah tersebut diduga berlangsung tanpa penindakan dari aparat penegak hukum setempat, termasuk Polsek Perbaungan. Aktivitas itu terpantau pada Sabtu (14/11/2026).

Berdasarkan informasi yang dihimpun, pemilik aktivitas Galian C tersebut diketahui berinisial MG. Sementara itu, seorang oknum wartawan berinisial S diduga membekingi kegiatan penambangan tersebut. Namun, dugaan tersebut masih memerlukan klarifikasi dan pembuktian lebih lanjut dari pihak-pihak terkait.

Dari hasil pantauan di lapangan, terlihat aktivitas pengerukan tanah menggunakan alat berat jenis excavator atau beko. Tanah hasil kerukan kemudian dimuat ke dalam truk jenis dump truck untuk dijual ke luar lokasi dengan nilai transaksi mencapai jutaan rupiah. Bahkan, puluhan dump truck terpantau keluar masuk lokasi mengangkut tanah hasil penambangan tersebut.

Sejumlah warga setempat pun meminta Kapolres Serdang Bedagai dan Dandim 0204/DS turun tangan serta memerintahkan jajaran masing-masing untuk melakukan pemeriksaan dan menindak tegas apabila aktivitas tersebut terbukti melanggar ketentuan hukum.

“Kami berharap agar pihak kepolisian, khususnya Kapolres Serdang Bedagai, dapat menindak tegas aktivitas galian tersebut karena dapat menyebabkan kerusakan jalan dan polusi debu yang berpotensi menimbulkan penyakit,” ujar seorang warga yang enggan disebutkan namanya.

Selain dugaan aktivitas penambangan tanpa izin, penggunaan bahan bakar untuk mengoperasikan excavator atau beko juga menjadi perhatian. Pasalnya, alat berat tersebut diduga menggunakan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis solar. Dugaan ini perlu ditelusuri lebih lanjut oleh pihak berwenang untuk memastikan jenis BBM yang digunakan serta legalitas penggunaannya.

Apabila terbukti menggunakan BBM bersubsidi secara tidak sesuai ketentuan, tindakan tersebut dapat berkaitan dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, sebagaimana telah diubah melalui ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

Menanggapi temuan tersebut, Wakil Ketua Umum DPP LSM PERADI menyatakan pihaknya bersama tim investigasi akan menindaklanjuti dugaan aktivitas Galian C tanpa izin itu dengan membuat laporan kepada aparat penegak hukum.

“Berdasarkan hasil temuan ini, saya bersama tim investigasi akan melaporkan aktivitas Galian C tanpa izin tersebut kepada aparat penegak hukum, seperti Kapolda Sumut dan Kapolres Serdang Bedagai, agar dapat ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku di Republik Indonesia,” pungkasnya.

Terkait dugaan penambangan tanpa izin, ketentuan hukum yang menjadi perhatian antara lain Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba).

Dalam Pasal 158 UU Nomor 3 Tahun 2020 disebutkan bahwa setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp100 miliar.

Sementara itu, Pasal 161B UU Minerba mengatur ketentuan pidana terkait kegiatan penambangan yang dilakukan tanpa memenuhi kewajiban perizinan atau ketentuan hukum yang berlaku, termasuk tindakan tertentu yang berkaitan dengan kegiatan usaha pertambangan.

Saat hendak dikonfirmasi terkait dugaan aktivitas penambangan tersebut, Kapolsek Perbaungan tidak berada di tempat. Dengan demikian, belum diperoleh keterangan maupun tanggapan dari pihak Polsek Perbaungan mengenai aktivitas yang menjadi sorotan warga tersebut.

Atas kondisi itu, masyarakat meminta Kapolres Serdang Bedagai dan Dandim 0204/DS agar segera menindaklanjuti laporan serta melakukan pemeriksaan di lokasi. Warga berharap tidak terjadi pembiaran terhadap aktivitas penambangan yang diduga tidak memiliki izin dan meminta agar penegakan hukum dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku. (Tim/P2BMI)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

×
Berita Terbaru Update