Toba, Mediareportasenews.com
Pelaksanaan Program Revitalisasi Satuan Pendidikan di SD Swasta Unggulan (Yayasan Lavania School) di Desa Huta Namora, Kabupaten Toba, menjadi sorotan setelah ditemukan ketidaklengkapan informasi, di mana papan informasi kegiatan revitalisasi belum tersedia.
Kegiatan proyek tersebut telah berjalan selama lebih dari satu minggu. Hal itu disampaikan Kepala Yayasan SD Swasta Lavania, Senin (21/09/2026).
Berdasarkan pantauan di lapangan, papan informasi seharusnya dipasang atau dipampangkan sebagai bentuk informasi terkait Bantuan Pemerintah Program Revitalisasi Satuan Pendidikan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Direktorat Sekolah Menengah Pertama.
Dalam papan informasi tersebut seharusnya tercantum nama SD sebagai satuan pendidikan penerima revitalisasi, P2SP sebagai pelaksana, serta sumber pembiayaan yang berasal dari APBN Tahun Anggaran 2026.
Sementara itu, berdasarkan pantauan awak media yang terjun langsung ke lokasi proyek di SD tersebut, para pekerja atau tukang bangunan juga belum sepenuhnya menggunakan perlengkapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) demi keselamatan pekerja.
Salah seorang tukang yang bekerja di bagian atap bangunan terlihat tidak menggunakan perlengkapan K3 saat bekerja. Kondisi tersebut dinilai berisiko terhadap keselamatan pekerja. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah tidak ada imbauan dari Kepala Yayasan Sekolah ataupun pelaksana proyek tersebut, mengingat biaya revitalisasi yang diduga terbilang cukup besar.
Berikut pernyataan Kepala Yayasan SD Swasta Unggulan yang berada di Desa Huta Namora, Kecamatan Silaen, saat dikonfirmasi melalui telepon seluler maupun WhatsApp:
“Untuk papan proyek masih dalam pengerjaan karena proyek masih berjalan satu minggu lebih.”
Menurut pengetahuan awak media, papan proyek sangat penting sebagai bentuk keterbukaan dan transparansi publik kepada masyarakat.
Nilai bantuan yang dicantumkan dalam papan proyek harus tertera, termasuk tanggal mulai hingga tanggal selesai pengerjaan proyek. Namun, informasi mengenai waktu pelaksanaan justru belum ditampilkan secara lengkap.
Pada bagian “Waktu Pelaksanaan”, papan informasi seharusnya mencantumkan durasi pekerjaan selama berapa hari kalender. Sementara tanggal dimulainya kegiatan hingga batas akhir penyelesaian masih dipertanyakan warga maupun media yang terjun ke lapangan.
Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai kepastian jadwal pekerjaan. Sebab, tanpa tanggal mulai dan tanggal berakhir, masyarakat sulit mengetahui kapan pekerjaan secara resmi dimulai serta kapan proyek tersebut seharusnya rampung.
Ketiadaan papan informasi tersebut juga menjadi penting karena kegiatan dibiayai melalui anggaran yang bersumber dari APBN. Publik berhak memperoleh informasi yang memadai mengenai pelaksanaan program pemerintah, termasuk jadwal pekerjaan dan target penyelesaiannya.
Belum diketahui apakah kegiatan proyek tersebut memiliki maksud dan niat untuk melakukan KKN, disebabkan tanggal pelaksanaan hingga selesai belum ditetapkan karena papan informasi belum dipajang dan didirikan di lokasi, atau terdapat persoalan administratif lainnya.
Karena itu, diperlukan penjelasan dari pihak yang bertanggung jawab, termasuk PPK dan PPTK atas pelaksanaan kegiatan revitalisasi di Yayasan Sekolah Swasta Unggulan yang berada di Desa Huta Namora, Kecamatan Silaen, yang dinilai sangat minim pengawasan dari dinas terkait.
Seharusnya pihak Kepala Sekolah SD Swasta Unggulan maupun Kepala Yayasan menghargai bantuan yang diberikan pemerintah, yang diperuntukkan khususnya bagi sekolah negeri di Toba, bukan sekolah swasta. Sepengetahuan awak media sebagai pilar keempat di negara ini, masih banyak sekolah negeri di Toba yang belum mendapatkan program revitalisasi.
Kepala Sekolah selaku Kuasa Pengguna Anggaran juga disebut sulit dikonfirmasi. P2SP maupun instansi terkait diharapkan memberikan klarifikasi mengenai dasar dan jadwal pelaksanaan proyek tersebut.
Kejelasan papan informasi diperlukan untuk memastikan pelaksanaan program berjalan transparan serta memudahkan masyarakat melakukan pengawasan terhadap penggunaan anggaran negara.
Awak media masih menunggu waktu untuk memberikan kesempatan klarifikasi terkait proyek tersebut sebelum berita ini dinaikkan. (Rokki.P)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar