Tapanuli Utara, Mediareportasenews.com
Bupati Tapanuli Utara, Dr. Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat, S.Si., M.Si., didampingi Sekretaris Daerah Henry M.M. Sitompul, M.Si., staf ahli bupati, para asisten, serta sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Tahun 2026 yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia secara virtual, Senin (13/7/2026).
Rakor yang berlangsung di Ruang Rapat Mini Kantor Bupati Tapanuli Utara tersebut dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri dan diikuti para kepala daerah dari seluruh Indonesia.
Dalam rapat tersebut dibahas sejumlah agenda strategis, di antaranya perkembangan pengendalian inflasi di daerah, progres pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026, rilis Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) Versi 3 Tahun 2026, serta evaluasi dukungan pemerintah daerah terhadap Program Tiga Juta Rumah.
Dalam arahannya, Menteri Dalam Negeri menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga serta mengendalikan laju inflasi. Selain itu, pemerintah daerah juga diminta mempercepat pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dan mengoptimalkan pemanfaatan DTSEN sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran.
Menanggapi arahan tersebut, Bupati Tapanuli Utara Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara untuk terus memperkuat koordinasi lintas perangkat daerah dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok dan mengendalikan inflasi di daerah.
"Pengendalian inflasi merupakan salah satu upaya penting dalam menjaga daya beli masyarakat. Oleh karena itu, seluruh perangkat daerah harus terus bersinergi dan responsif dalam mengantisipasi berbagai faktor yang dapat memengaruhi stabilitas harga di Kabupaten Tapanuli Utara," ujar Bupati.
.jpeg)
Ia juga menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara dalam mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 serta pemanfaatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional sebagai dasar penyusunan berbagai program pembangunan.
Menurutnya, ketersediaan data yang akurat, valid, dan terpadu sangat penting untuk memastikan setiap kebijakan pembangunan dapat dirancang secara efektif, tepat sasaran, serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Melalui koordinasi yang terus diperkuat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, diharapkan pengendalian inflasi, penyediaan data sosial ekonomi yang akurat, serta pelaksanaan berbagai program strategis nasional dapat berjalan optimal demi mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. (Rokki.P)
.jpeg)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar