Bupati Tapanuli Utara Harapkan Dukungan BNPB terkait Mekanisme Pengadaan Lahan Relokasi Masyarakat Terdampak Bencana Hidrometeorologi

Tapanuli Utara, Mediareportasenews.com

Bupati Tapanuli Utara, Dr. Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat, S.Si., M.Si., mengikuti Rapat Evaluasi Bantuan Stimulan Rumah Rusak (BSRR) secara virtual melalui Zoom Meeting dari kawasan Hunian Tetap (Huntap) di Kecamatan Adiankoting, Senin (6/7/2026).

Rapat yang dipimpin Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Dr. Sudaryanto, S.Sos., M.M., tersebut diikuti oleh pemerintah daerah yang terdampak bencana guna mengevaluasi progres penanganan pascabencana, khususnya dalam penyediaan hunian bagi masyarakat terdampak.

Dalam kesempatan itu, Bupati Tapanuli Utara memaparkan sejumlah capaian sekaligus berbagai kendala yang masih dihadapi pemerintah daerah dalam percepatan penanganan pascabencana.

Bupati menyampaikan bahwa hingga saat ini masih terdapat 40 kepala keluarga yang menempati Hunian Sementara (Huntara). Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara mengusulkan agar kawasan Huntara tersebut dapat ditetapkan menjadi Hunian Tetap (Huntap), mengingat seluruh penghuni telah menyatakan kesediaannya untuk menetap di lokasi tersebut.

Selain itu, Bupati melaporkan bahwa realisasi Bantuan Stimulan Rumah Rusak (BSRR) untuk kategori rumah rusak sedang dan rusak berat telah mencapai sekitar Rp1,6 miliar atau 89 persen dari total alokasi anggaran sebesar Rp1,8 miliar. Sementara itu, menyusul terbitnya regulasi baru mengenai penanganan rumah rusak ringan akibat banjir, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara kembali melakukan pendataan sebagai dasar pengajuan usulan bantuan bagi masyarakat yang memenuhi kriteria.

Dalam laporannya, Bupati juga menyampaikan bahwa masih terdapat sejumlah rumah yang direncanakan dibangun melalui bantuan dari Kang Dedi Mulyadi (KDM). Namun, hingga kini pembangunan tersebut belum dapat direalisasikan karena lahan milik masyarakat penerima bantuan berada di kawasan yang telah ditetapkan sebagai zona merah, sehingga tidak diperkenankan untuk dibangun kembali.

Atas kondisi tersebut, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara mengharapkan arahan dan dukungan dari BNPB terkait mekanisme pengadaan lahan relokasi yang nantinya dapat diserahkan kepada masyarakat terdampak. Harapan tersebut disampaikan mengingat keterbatasan kemampuan keuangan daerah dalam memenuhi kebutuhan pengadaan lahan secara mandiri.

Lebih lanjut, Bupati mengungkapkan bahwa hingga saat ini masih terdapat sekitar 97 unit Hunian Tetap (Huntap) mandiri yang belum terealisasi dengan nilai bantuan sekitar Rp60 juta untuk setiap kepala keluarga. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara juga berharap BNPB dapat memberikan dukungan agar usulan Dana Tunggu Hunian (DTH) untuk tiga bulan terakhir dapat kembali diproses, sehingga dapat membantu masyarakat selama masa transisi menuju hunian tetap.

Melalui rapat evaluasi tersebut, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara menegaskan komitmennya untuk terus mempercepat penyelesaian penanganan pascabencana melalui sinergi dengan BNPB dan pemerintah pusat. Dengan kolaborasi tersebut, diharapkan seluruh masyarakat terdampak dapat segera memperoleh hunian yang aman, layak, dan berkelanjutan. (Rokki.P)