Bappeda Tulungagung adakan Desk Pra Musrenbang Tematik Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting (PPPS) Tahun 2026

Bapprda Tulkungagung adakan Desk Pra Musrenbang Tematik Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting (PPPS) Tahun 2026

Tulungagung, Mediareportasenews.com

Pemerintah Kabupaten Tulungagung melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menyelenggarakan Desk Pra Musrenbang Tematik Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting (PPPS) Tahun 2026. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya penguatan konvergensi lintas sektor guna memastikan usulan program dan kegiatan penanganan stunting di tingkat perangkat daerah maupun kecamatan tersusun lebih tepat sasaran, berbasis data, serta selaras dengan indikator layanan yang telah ditetapkan.

Desk Pra Musrenbang tersebut juga mengacu pada kebijakan transformasi aksi konvergensi PPPS yang menegaskan siklus aksi pencegahan dan percepatan penurunan stunting. Siklus tersebut meliputi tahap Analisis Situasi, Penguatan Perencanaan, Penguatan Pelaksanaan, hingga Penilaian Hasil melalui proses monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan.

Kepala Bappeda Kabupaten Tulungagung, Drs. Jonahes Bagus Kuncoro, M.Si., menegaskan bahwa kualitas perencanaan program penanganan stunting sangat bergantung pada kualitas data layanan yang dimiliki. Menurutnya, upaya pencegahan dan percepatan penurunan stunting harus bertumpu pada data yang akurat. Semakin baik capaian data indikator layanan yang dikelola oleh masing-masing petugas, maka upaya pengendalian angka stunting di Kabupaten Tulungagung akan semakin efektif.

Dalam pelaksanaan Desk Pra Musrenbang ini, para peserta membahas capaian indikator layanan sebagai dasar untuk menentukan fokus perbaikan serta menyelaraskan data antara tingkat kecamatan dengan perangkat daerah pengampu program. Untuk menjaga kualitas data, perangkat daerah diminta melakukan pemantauan terhadap kinerja Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kecamatan melalui rapat validasi data sebelum proses pelaporan pada Web Aksi Konvergensi Kementerian Dalam Negeri.

Selain itu, seluruh unsur TPPS juga didorong untuk meningkatkan capaian indikator layanan yang masih belum memenuhi target, serta memperkuat dukungan data semesteran untuk tahun 2026. Dukungan data tersebut mencakup berbagai informasi penting, seperti kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), kepemilikan Akta Kelahiran dan Kartu Identitas Anak (KIA), akses sanitasi aman dan air minum layak, hingga data jumlah penduduk usia 0–18 tahun di setiap desa maupun kelurahan.

Pelaksanaan desk dilakukan dengan mekanisme pembahasan usulan kegiatan dari perangkat daerah dan kecamatan secara bergiliran sesuai dengan indikator layanan. Dalam pembahasan tersebut disepakati berbagai usulan program yang akan diajukan, termasuk penentuan lokasi kegiatan, status prioritas, serta klasifikasi usulan berdasarkan level intervensi yang dibutuhkan.

Melalui Desk Pra Musrenbang Tematik Stunting Tahun 2026 ini, Pemerintah Kabupaten Tulungagung berupaya memperkuat langkah konvergensi lintas sektor agar intervensi yang dilakukan lebih terukur dan memberikan dampak nyata. Kolaborasi antara perangkat daerah, TPPS, pemerintah kecamatan, serta pemerintah desa dan kelurahan diharapkan mampu mempercepat peningkatan layanan bagi sasaran prioritas, mulai dari ibu hamil, baduta dan balita, hingga keluarga yang berisiko stunting. (Dok/Bappeda/HRp)