Toba, Mediareportasenews.com
Bupati Toba, Effendi Sintong Panangian Napitupulu, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Banjir dan Longsor di wilayah Sumatera yang dipimpin Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Medan, Senin (12/1/2026).
Dalam rakor itu, Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution, memaparkan kondisi terkini penanganan serta pemulihan pascabencana banjir dan longsor di Sumatera Utara. Paparan tersebut mencakup sebaran wilayah terdampak, tingkat kerusakan lintas sektor, kebutuhan anggaran, serta progres penanganan mulai dari fase tanggap darurat hingga masa transisi pemulihan.
Rapat koordinasi ini turut dihadiri Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto, Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Veronica Tan, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Sumatera Utara, serta para bupati dan wali kota dari daerah terdampak bencana.
Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, dalam arahannya menegaskan bahwa percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana harus menjadi prioritas bersama seluruh pemerintah daerah. Ia menekankan pentingnya sinkronisasi data, ketepatan perencanaan, serta kecepatan pelaksanaan di lapangan agar proses pemulihan berjalan efektif.
Mendagri juga meminta seluruh kepala daerah memastikan pendataan kerusakan dan kerugian dilakukan secara akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, karena data tersebut menjadi dasar utama dalam perencanaan program dan penganggaran rehabilitasi serta rekonstruksi.
Selain itu, Tito Karnavian menekankan pentingnya penguatan koordinasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, serta keterpaduan peran kementerian dan lembaga terkait agar seluruh tahapan pemulihan pascabencana dapat berjalan terintegrasi dan tepat sasaran.
Sementara itu, Kepala BNPB Suharyanto memaparkan kondisi terkini pengungsi, kerusakan rumah, infrastruktur, serta fasilitas publik di wilayah terdampak bencana. BNPB juga menjelaskan perkembangan pembangunan hunian sementara dan hunian tetap, penyaluran bantuan logistik dan peralatan, serta pendampingan kepada pemerintah daerah dalam penyusunan Dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P).
BNPB menegaskan komitmennya untuk terus mendampingi pemerintah daerah dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi, terutama melalui validasi data, pendampingan teknis, serta percepatan penanganan di wilayah yang masih mengalami keterbatasan akses.
Melalui rapat koordinasi ini, diharapkan seluruh daerah terdampak dapat bergerak secara serentak dalam mempercepat pemulihan pascabencana, sehingga pelayanan publik, aktivitas sosial, dan perekonomian masyarakat dapat kembali berjalan normal dan berkelanjutan. (Rokki.P)

.jpeg)
.jpeg)

Tidak ada komentar:
Posting Komentar