Notification

×

Kategori Berita

Cari Berita

Iklan

Iklan

Ribuan karyawan dari lima sektor mitra kerja PT Toba Pulp Lestari, Tbk (TPL) menggelar aksi damai di DPRD Tapanuli Utara

Jumat, 31 Oktober 2025 | Oktober 31, 2025 WIB | 0 Views Last Updated 2025-10-31T03:44:02Z



Toba, Mediareportasenews.com 

Ribuan karyawan dari lima sektor mitra kerja PT Toba Pulp Lestari (TPL) yakni Aek Nauli, Habinsaran, Tele, Aek Raja, dan TAS (Sidempuan) yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Bersatu Sumatera Utara menggelar aksi damai di Kantor DPRD Tapanuli Utara, Rabu (29/10/2025).

Aksi tersebut digelar untuk menuntut Ephorus HKBP, Pdt. Victor Tinambunan, agar mengklarifikasi pernyataannya terkait seruan penutupan TPL yang dinilai merugikan ribuan pekerja. Para peserta aksi menyebut bahwa pernyataan Ephorus HKBP dapat mengancam keberlangsungan pekerjaan mereka.




Sebelumnya, massa berencana melakukan aksi di Seminarium Sipoholon bertepatan dengan rapat pendeta HKBP, namun atas permintaan Bupati dan Kapolres Tapanuli Utara, aksi dialihkan ke Kantor DPRD Taput. Massa disambut langsung oleh Bupati Taput Jonius Taripar Hutabarat, Kapolres AKBP Ernis Sitinjak, S.H., S.I.K, Dandim 0210/TU Letkol Kav Ronald Tampubolon, S.H., M.Han, serta dua pendeta utusan Ephorus HKBP.

Selama aksi, ribuan peserta dengan tertib menyampaikan aspirasi mereka di bawah terik matahari. Mereka menyerukan tuntutan agar Ephorus HKBP memberikan klarifikasi, mencopot Pdt. Jurito Sirait, dan kembali menjalankan fungsi gereja sebagaimana mestinya.


Berikut delapan tuntutan yang disampaikan dalam aksi damai tersebut:

  1. HKBP dikembalikan pada fungsinya sebagai gereja yang melayani, bukan dilayani, serta dijauhkan dari penyalahgunaan kekuasaan.

  2. Gereja harus menjadi ruang kebenaran, keadilan, dan kasih, bukan arena politik atau kepentingan pribadi.

  3. Hentikan penghakiman terhadap pendeta yang berbeda pandangan, selama tetap dalam ajaran HKBP.

  4. Jangan memperlakukan HKBP sebagai milik pribadi atau golongan tertentu.

  5. Jabatan Ephorus bersifat sementara dan harus dipertanggungjawabkan kepada jemaat dan Tuhan.

  6. Pemerintah daerah dan pusat diminta turun tangan menyelesaikan konflik di masyarakat.

  7. Ephorus diminta menghentikan politik adu domba di tengah masyarakat.

  8. Menegaskan bahwa keberadaan perusahaan dan investor seperti TPL berperan penting dalam memperkuat perekonomian masyarakat Toba.

Salah seorang peserta aksi, seorang ibu rumah tangga yang bekerja sebagai buruh harian di sektor penanaman TPL, menyampaikan bahwa perusahaan tersebut telah membantu banyak keluarga. Ia mengaku dapat menyekolahkan anak-anaknya hingga menjadi sarjana berkat penghasilannya dari pekerjaan tersebut, meski tanpa ijazah tinggi.




Sementara itu, Maju Butar Butar, perwakilan kontraktor mitra TPL sekaligus juru bicara aksi, menyayangkan pernyataan Ephorus HKBP yang dinilai memicu keresahan di masyarakat.


“Kami meminta Ephorus diturunkan, tapi kalau tidak bisa, minimal beliau membuat klarifikasi. Selama ini pernyataannya di media sosial menimbulkan kebencian dan kericuhan. Kami bekerja sesuai aturan, jadi jangan seolah-olah TPL merampas hak siapa pun,” ujarnya.


Ia juga menambahkan bahwa keputusan untuk memindahkan lokasi aksi dilakukan atas dasar menghormati permintaan Bupati dan Kapolres Taput. “Awalnya kami mau ke Seminarium Sipoholon. Tapi karena pertimbangan keamanan dan kelancaran rapat pendeta HKBP, kami pindah ke DPRD Taput,” jelasnya.

Dalam kesempatan itu, Bupati Tapanuli Utara Jonius Taripar Hutabarat menyampaikan bahwa pihaknya telah menerima perwakilan massa dan mendengarkan seluruh aspirasi mereka.




“Kami menerima pernyataan dan delapan tuntutan masyarakat pekerja mitra TPL. Semuanya akan kami sampaikan langsung kepada Ephorus HKBP. Kami berterima kasih karena massa tetap tertib dan menghormati proses yang ada,” ujar Bupati.


Menanggapi situasi tersebut, Bupati juga menegaskan posisinya sebagai pemimpin daerah yang berpihak pada kepentingan masyarakat secara keseluruhan. “Kami berada di tengah-tengah, karena baik yang pro maupun yang kontra semuanya adalah masyarakat kami. Pemerintah daerah akan menjalankan kebijakan sesuai amanah dari pemerintah pusat,” tegasnya.


Setelah dialog berlangsung, massa akhirnya membubarkan diri dengan tertib, menandai berakhirnya aksi damai tersebut. (Rokki.P)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

×
Berita Terbaru Update