Toba, Mediareportasenews.com
Seluruh fraksi yang ada di DPRD Kabupaten Toba menyatakan persetujuannya agar Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2025 dilanjutkan untuk dibahas bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD Toba.
Persetujuan ini disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Toba dengan agenda Penyampaian Pandangan Umum Fraksi tentang Ranperda P-APBD, yang digelar pada Rabu (3/9/2025).
Meskipun menyetujui untuk dilanjutkan, seluruh fraksi juga memberikan sejumlah saran dan masukan konstruktif.
Fraksi PKB menekankan pentingnya transparansi dalam pengelolaan anggaran. Mereka meminta agar setiap pergeseran anggaran, baik karena efisiensi maupun kondisi tertentu, selalu diberitahukan kepada DPRD.
Fraksi Persatuan Indonesia Demokrat berharap agar P-APBD 2025 dapat lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat, khususnya dalam pemenuhan pelayanan dasar di bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Selain itu, mereka juga menyampaikan beberapa masukan lain terkait prioritas pembangunan.
Senada dengan itu, Fraksi Nasdem-PSI mendorong agar kebijakan belanja daerah diprioritaskan pada sektor-sektor yang memiliki dampak langsung terhadap masyarakat. Mereka juga menekankan pentingnya memaksimalkan penggunaan anggaran untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Toba.
Fraksi PDI Perjuangan menyoroti aspek efisiensi dan efektivitas. Mereka menyarankan agar Pemkab Toba benar-benar mengoptimalkan pengelolaan anggaran demi mempercepat pencapaian program-program unggulan yang telah dicanangkan.
Sementara itu, Fraksi Gerindra menekankan perlunya perhatian lebih pada sektor pertanian. Mengingat sekitar 80% penduduk Kabupaten Toba adalah petani, mereka mengusulkan pembangunan fasilitas pendukung seperti jalan usaha tani dan irigasi untuk meningkatkan produktivitas.
Adapun Fraksi Partai Golkar menyampaikan 16 poin saran, masukan, dan pendapat. Salah satunya menekankan agar setiap program atau kegiatan, khususnya di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, dilaksanakan melalui perencanaan yang matang. Hal ini mencakup survei lapangan dan studi kelayakan agar program dapat berjalan efektif dan tepat sasaran.
Dengan berbagai pandangan dan masukan tersebut, pembahasan Ranperda P-APBD 2025 diharapkan dapat menghasilkan kebijakan anggaran yang lebih terarah, efisien, serta berdampak nyata bagi masyarakat Kabupaten Toba. (Rokki.P)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar