Sekdaprov Sumut Togap Simangunsong mengunjungi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Sumut, Jalan KH Wahid Hasyim, Medan, Jum'at (12/9/2025). (Foto : Dinas Komunikasi dan Informartika Provinsi Sumut / Imam Syahputra)
Medan, Mediareportasenews.com
Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumatera Utara (Sumut) Togap Simangunsong mengingatkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Sumut untuk terus memberikan kemudahan dan mempercepat proses izin bagi para pengusaha yang ingin berinvestasi. Menurutnya, semakin banyak investor yang datang, maka ekonomi Sumut akan semakin berkembang dan berdampak pada kesejahteraan masyarakat.
Hal itu disampaikan Togap Simangunsong saat berkunjung ke Kantor Dinas PMPTSP Sumut, Jalan KH Wahid Hasyim Medan, Jumat (12/9/2025). “Kemudahan izin investasi ini akan mendorong kemajuan Sumut. Dengan berkembangnya investasi, ekonomi bangkit dan berefek langsung pada kesejahteraan masyarakat,” ucap Togap.
Selain itu, Togap juga meminta Dinas PMPTSP Sumut mempercepat serapan anggaran sebagai bagian dari stimulus ekonomi. Percepatan ini, katanya, akan membuat peredaran uang lebih lancar dan daya beli masyarakat meningkat.
“Upaya kita adalah menstimulus hal tersebut dengan mempercepat serapan anggaran. Kabupaten/kota juga sudah kita minta melakukan hal ini,” katanya.
Togap menambahkan, langkah ini penting mengingat inflasi saat ini masih berada di angka 4,46 persen yang berdampak pada melemahnya daya beli masyarakat, terutama untuk kebutuhan pokok.
Sementara itu, Plt Kepala Dinas PMPTSP Sumut Chandra Dalimunthe menyampaikan, sepanjang tahun 2025 jumlah investasi yang masuk ke Sumut tercatat sebanyak 3.745 proyek dengan nilai investasi sekitar Rp20,08 triliun untuk Penanaman Modal Asing (PMA).
“Sedangkan untuk Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) terdata 23.613 proyek dengan nilai investasi sebesar Rp25,98 triliun,” jelas Chandra.
Menurutnya, arah kebijakan investasi Dinas PMPTSP Sumut berfokus pada peningkatan kualitas layanan perizinan serta mendorong penyelenggaraan mal pelayanan publik. (H14/DISKOMINFO SUMUT)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar