 |
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution, mengikuti Rapat Koordinasi Pembangunan Ekonomi Makro bersama Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti dan Perum Bulog di Aula Tengku Rizal Nurdin, Rabu malam (20/08/2025). Juga diikuti para bupati dan walikota se-Sumut. Diskominfo Sumut / YT Hariono |
Medan, Mediareportasenews.com
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution segera menggelontorkan sekitar 15.700 ton beras murah melalui operasi pasar. Langkah ini dilakukan untuk mengintervensi sekaligus mengendalikan harga beras di pasaran agar kembali normal dan terjangkau masyarakat.
Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pembangunan Ekonomi Makro bersama Badan Pusat Statistik (BPS) dan Perum Bulog di Aula Tengku Rizal Nurdin, Rumah Dinas Gubernur, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 41 Medan, Rabu (20/8/2025) malam. Rakor turut dihadiri para kepala daerah se-Sumut.
Bobby menegaskan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut telah menjalin komunikasi dengan Bulog untuk menyalurkan beras murah melalui operasi pasar di seluruh kabupaten/kota. Dengan begitu, masyarakat tidak lagi terbebani mahalnya harga beras.
“Secara umum saya sampaikan, ada 15.700 ton beras yang akan dibagikan untuk intervensi pasar dari Bulog. Bisa dijual dengan harga maksimal Rp13.100. Kita sudah ada MoU dengan Bulog untuk operasi pasar ini,” ujar Bobby.
Ia menambahkan, Bulog menargetkan operasi pasar dilakukan di seluruh kabupaten/kota setiap bulan. Karena itu, kepala daerah diminta menyiapkan skema pembukaan pasar murah di berbagai lokasi.
“Kalau masing-masing ambil 500 ton, sudah bisa kita jalankan operasi pasar secara serentak di seluruh daerah. Tinggal skemanya, perlu kerja sama atau MoU antara Pemkab/Pemko dengan Bulog,” jelasnya.
Bobby juga menyoroti beberapa komoditas yang harganya naik, padahal produksinya berasal dari Sumut. Kenaikan itu terjadi karena hasil produksi banyak didistribusikan ke luar daerah seperti Riau dan Aceh, sehingga kebutuhan dalam provinsi sendiri menjadi berkurang.
Sementara itu, Pimpinan Wilayah Perum Bulog Sumut Budi Cahyanto menilai dukungan pemerintah daerah sangat penting untuk mempercepat penyaluran beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) ke masyarakat. Langkah ini diharapkan mampu menstabilkan harga lebih cepat.
Penyaluran SPHP dilakukan melalui pengecer di pasar rakyat, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, gerai pangan binaan pemerintah daerah, BUMN pangan, koperasi atau gerai instansi pemerintah lainnya, Rumah Pangan Kita (RPK), serta swalayan dan toko ritel modern.
“Dengan memaksimalkan penyaluran beras SPHP ini, target 600 ton per hari sudah terealisasi untuk mempercepat sampai ke masyarakat,” ungkap Budi.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan bahwa Indonesia kini menggunakan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), yaitu basis data tunggal berisi informasi sosial ekonomi seluruh penduduk Indonesia. Data ini menjadi acuan utama program pemerintah, termasuk penyaluran bantuan dan pemberdayaan masyarakat.
“DTSEN bertujuan memastikan program pemerintah tepat sasaran, efektif, efisien, dan akuntabel. Jadi angka yang ada di BPS tentang jumlah penduduk dan keluarga dengan yang ada di Dukcapil itu sama. Data ini juga mengintegrasikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial, sehingga semuanya mengacu pada data BPS sebagai basis tunggal,” jelas Amalia.
Ke depan, BPS juga akan mengumpulkan data terkait Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Kawasan Industri (KI). Data ini penting untuk memantau perkembangan, potensi, dan sebagai dasar perumusan kebijakan ekonomi yang lebih efektif.
“Kita bisa berkolaborasi melakukan pembaruan DTSEN dari bawah, yakni tingkat kabupaten/kota. Aplikasi pemutakhiran akan disiapkan pusat, sementara teknisnya dilakukan bersama BPS di daerah masing-masing,” kata Amalia.
Amalia pun mengapresiasi dukungan Pemprov Sumut yang siap membantu pengumpulan data bersama pemerintah kabupaten/kota. Menurutnya, hasil pengumpulan data akan memberi manfaat besar bagi daerah.
Turut hadir dalam rakor tersebut Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sumut Rudi B Hutabarat, Kepala BPS Sumut Asim Saputra, serta para kepala daerah se-Sumut. Gubernur juga didampingi Kadis Kominfo Erwin Hotmansah Harahap, Plt Kepala Bapelitbang Sumut Dikky Anugerah, dan sejumlah pejabat lainnya. (H13/DISKOMINFO SUMUT)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar