Toba, Mediareportasenews.com
Toba, 7 Juli 2025—Rombongan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Utara dari Daerah Pemilihan (Dapil) 9 melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Toba. Kedatangan para legislator dipimpin oleh Rahmansyah Sibarani dan disambut langsung oleh Bupati Toba Effendi Sintong P. Napitupulu, Wakil Bupati Audi Murphy O. Sitorus, Sekretaris Daerah Augus Sitorus, serta sejumlah pimpinan perangkat daerah.
Menurut Rahmansyah Sibarani, kunjungan ini bertujuan meninjau langsung pelaksanaan program yang tercantum dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Sumut Tahun Anggaran 2024. “Izinkan kami memastikan apa saja yang menjadi tanggung jawab provinsi di wilayah Kabupaten Toba untuk tahun anggaran 2024,” ujarnya di hadapan jajaran pemerintah daerah.
Dalam sesi paparan perangkat daerah, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Toba, Gumianto Simangunsong, melaporkan bahwa Pemkab Toba menerima Bantuan Keuangan Provinsi (BKP) senilai Rp 8 miliar pada Tahun Anggaran 2024. Dana tersebut dialokasikan untuk 40 paket pekerjaan yang seluruhnya telah selesai pada Desember 2024, namun sampai saat ini pembayaran dari Pemerintah Provinsi Sumut belum direalisasikan. Menanggapi hal itu, perwakilan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Sumut menyatakan dana BKP akan segera dicairkan.
Bupati Effendi Sintong P. Napitupulu kemudian menyampaikan sejumlah permohonan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi, antara lain perbaikan ruas jalan Silimbat–Parsoburan, Parsoburan–Batas Labuhanbatu Utara, Parsoburan–Borbor–Pangururan–Janji Maria hingga perbatasan Tapanuli Utara, serta Borbor–Rianiate menuju perbatasan Tapanuli Utara. Ia juga meminta DPRD Sumut membantu percepatan pencairan Dana Bagi Hasil (DBH) Tahun 2023–2025 yang totalnya mencapai Rp 174 miliar, tetapi baru Rp 24 miliar yang telah diterima. “Keterlambatan ini membuat kami kesulitan menyusun APBD Perubahan,” kata Bupati.
Selain itu, Bupati memohon dukungan DPRD Sumut untuk pendirian SMA atau SMK negeri di Kecamatan Porsea, satu-satunya kecamatan di Kabupaten Toba yang belum memiliki sekolah menengah negeri. Ia menjelaskan bahwa masyarakat telah bersedia menghibahkan lahan dua hektare dan Pemkab Toba siap membangun infrastruktur pendukung. “Kami berharap bantuan agar sekolah negeri di Porsea dapat segera terwujud,” ungkapnya.
Usai pertemuan, Anggota DPRD Sumut Viktor Silaen menyatakan kesiapan lembaganya membantu. Ia meminta Pemkab Toba menyerahkan terlebih dahulu surat hibah lahan agar dapat dibahas lebih lanjut di tingkat provinsi, termasuk tinjauan kelayakan pendirian SMA atau SMK negeri di Porsea.
Turut hadir dalam kunjungan tersebut para anggota DPRD Sumut Dapil 9: Rahmansyah Sibarani, Viktor Silaen, Lambok Andreas Simamora, Manaek Hutasoit, Paltak Siburian, Sorta Siahaan, Pantur Banjarnahor, Pintor Sitorus, dan Makmur Marpaung. (Rokki.P)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar